KORANNTB.com – Gubernur NTB, Lalu Mohamad Iqbal, menyoroti kondisi kemiskinan yang masih melanda wilayah-wilayah tambang di NTB. Dalam hearing bersama massa aksi di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 28 Oktober 2025, Iqbal menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya manfaat tambang bagi masyarakat sekitar.

“Ini salah satu keprihatian yang kita hadapi sekarang ini,” ujar Iqbal di hadapan peserta hearing.

Ia menjelaskan, banyaknya aktivitas pertambangan di daerah belum mampu mengangkat kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

“Banyak tambang beroperasi tapi masyarakat di sekitarnya tidak lepas dari kemiskinan,” katanya.

Iqbal menambahkan, hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang memiliki kandungan mineral justru termasuk daerah miskin ekstrem.

“Bahkan tadi saya sampaikan, setelah kami lihat ternyata sebagian besar daerah-daerah di mana ada tambang, daerah-daerah di mana ada kandungan emas itu sebagain besar adalah daerah-daerah yang kemiskinan estrem, sebut Sekotong, itu daerah-daerah kemiskinan estrem, karena itu kita harus ada jalan keluar,” ungkapnya.

Karena itu, Iqbal menegaskan perlunya kebijakan yang memastikan kegiatan tambang di NTB benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan aktivitas tambang yang terjadi di situ harus memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Iqbal mengatakan untuk saat ini akan menghentikan sementara aktivitas IPR hingga ada payung hukum yang jelas. Payung hukum nantinya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dalam Perda nanti akan diatur retribusi tambang, sehingga Pemda memiliki alas hak untuk meminta retribusi dari adanya pertambangan di NTB. Kemudian dibahas juga soal reklamasi pascatambang untuk menghindari kerusakan lingkungan yang timbul.