KORANNTB.com – Seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki fase paling menentukan. Tiga nama hasil Panitia Seleksi (Pansel) telah disetor Gubernur NTB ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretariat Kabinet (Seskab), yakni Abul Chair, Ahmad Syaufi, dan Akhsanul Khalik.
Namun, proses yang kian mendekati garis akhir justru memantik kewaspadaan publik. Posisi Sekda dinilai terlalu strategis untuk diputuskan secara seremonial atau kompromistis. Organisasi masyarakat Garda Satu NTB secara terbuka mengingatkan Gubernur NTB agar tidak keliru menentukan pilihan.

Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim menegaskan, Sekda bukan jabatan administratif biasa, melainkan panglima ASN yang memegang kendali riil atas arah birokrasi dan anggaran daerah.

“Sekda itu bukan jabatan kaleng-kaleng. Dia pengendali mesin birokrasi, jembatan eksekutif–legislatif, sekaligus ex officio Ketua TAPD. Salah pilih Sekda, pemerintahan bisa macet dari dalam,” tegas Abdul Hakim yang akrab disapa Bang Akim.

Menurutnya, publik wajib bersikap kritis karena figur Sekda akan menentukan apakah visi gubernur dieksekusi secara efektif atau justru dibajak oleh kepentingan elite.

“Kalau Sekda lemah atau tersandera kepentingan, OPD bisa tidak jalan, mutasi jadi alat tekan, dan anggaran rawan dikendalikan kelompok tertentu. Ini bukan soal kedekatan personal, tapi soal keberanian mengendalikan birokrasi,” katanya.

Bang Akim menilai bursa Sekda NTB saat ini mempertemukan dua poros kekuatan besar: birokrasi lokal yang mengakar kuat dan jejaring nasional yang memiliki akses pusat.

“Akhsanul Khalik kuat di lapangan, paham karakter sosial dan birokrasi NTB. Ahmad Syaufi membawa jejaring nasional. Pertanyaannya bukan siapa paling kuat secara politik, tapi siapa paling mampu menjaga birokrasi tetap profesional tanpa tunduk pada tekanan,” ujarnya.

Kekhawatiran publik kian menguat bahwa proses pemilihan Sekda berpotensi berubah menjadi kompromi elite atau pembagian kekuasaan terselubung. Jabatan Sekda dinilai rawan dijadikan alat negosiasi karena mengendalikan anggaran, mutasi pejabat, dan ritme kerja OPD.
Dari parlemen daerah, Anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Akhdiansyah, menegaskan Sekda terpilih harus menjadi penegak meritokrasi, bukan perpanjangan tangan kelompok tertentu.

“Sekda harus berani menegakkan sistem merit. Kalau birokrasi masih diatur oleh kedekatan dan tekanan politik, maka reformasi birokrasi hanya jadi jargon kosong,” tegasnya, Senin (12/1/2025).

Nada lebih keras disampaikan pengamat sosial-politik Guru To’i. Ia menekankan bahwa loyalitas Sekda harus tunggal kepada gubernur sebagai pemegang mandat rakyat, bukan kepada jejaring kekuasaan di luar pemerintahan daerah.

“Sekda itu pembantu langsung gubernur. Loyalitasnya harus jelas. Profesional, paham kondisi sosial-politik NTB, dan tidak bermain dua kaki. Kalau ini dilanggar, birokrasi akan terbelah,” katanya.

Menurut Guru To’i, keputusan Sekda akan menjadi ujian awal kepemimpinan Gubernur Iqbal—apakah mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara tegas atau justru terjebak kompromi politik yang melemahkan pemerintahan sejak awal.

Secara struktural, Sekda memegang kendali koordinasi OPD, administrasi pemerintahan, serta menjadi penghubung utama kebijakan pusat dan daerah. Karena itu, publik NTB mendesak agar figur yang dipilih memiliki integritas, ketegasan, dan keberanian melawan tekanan politik.
Kini, sorotan publik mengarah pada keputusan akhir. Siapa pun yang dipilih, kursi Sekda NTB akan menentukan satu hal krusial: apakah pemerintahan NTB melaju dengan kendali penuh atau justru tersandera tarik-menarik kepentingan elite.