HBK : Komoditas Pertanian NTB Harus Bisa Terserap Pasar Modern

MATARAM – Potensi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mmenjadikekuatan daerah untuk mampu melejit lebih maju ke depan sekaligus membawa peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat NTB.

Hanya saja, potensi ini masih harus dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Oleh karenanya, selain sumber daya alam yang sudah tersedia, sektor pertanian NTB juga harus terus didorong mutu dan nilai tambahnya dengan melibatkan para Sarjana Pertanian yang terjun langsung hingga ke pelosok pedesaan.

“Sumber daya pertanian kita secara alamiah luar biasa. Lombok ini tanahnya subur dan bisa ditanami apa saja. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa melibatkan lulusan-lulusan Sarjana Pertanian untuk bersama-sama
melakukan gerakan peningkatan mutu dan nilai tambah di sektor ini,” kata Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), Jumat (12/10) di Mataram.

Menurut HBK, pelibatan Sarjana Pertanian dalam membangun sektor pertanian di NTB akan membawa dua hal positif secara bersamaan.

Di satu sisi, ini membuka lapangan pekerjaan untuk lulusan Pertanian, dan di sisi lain mutu dan kualitas hasil pertanian akan lebih memiliki
nilai tawar untuk menembus ke pasar-pasar antar daerah dan pasar-pasar modern.

Ia mencontohkan, hasil produksi sayur-sayuran di wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur selama ini terkenal sangat melimpah ruah. Hampir semua jenis dan komoditi sayuran bisa diproduksi petani. Namun, saat ini komoditas tersebut baru bisa memenuhi pasar masyarakat lokal dan belum mampu menembus dunia industri, seperti restaurant atau perhotelan.
Akibatnya, tingginya produksi sayuran di Lombok tidak membuat  kesejahteraan petani bisa meningkat secara signifikan.

“Ini yang harus didorong dan ditingkatkan. Kalau mutu dan kualitas komoditas pertanian yang
dihasilkan petani Lombok bagus dan layak masuk ke pasar modern dan industri pariwisata seperti hotel-hotel dan restauran-restauran tentu nilai tambah juga akan meningkat
untuk kesejahteraan petani kita,” katanya.

HBK menjelaskan, konsep Sarjana Pertanian Desa akan ia dorong dan suarakan di tingkat pusat saat terpilih mewakili masyarakat NTB di DPR-RI kelak. Pola kerja dan skema pembiayaannya, papar HBK, sangat
sederhana dan bisa dianggarkan dari pos anggaran desa.

Keberadaan Sarjana Pertanian Desa minimal dua orang dalam satu wilayah desa, juga sangat membantu tugas dan kinerja petugas penyuluh lapangan yang disediakan Pemerintah Daerah.

“Saya akan perjuangkan ini di DPR-RI kelak. Dan harapannya jika ini sudah berjalan di NTB, maka daerah lain bisa belajar dari kita, dan NTB bisa jadi pilot projectnya,” tukas HBK yang juga Caleg DPR RI Dapil Lombok No urut 1. (red)