KORANNTB.com – Seorang Kader Partai Gerindra yang menyebut dirinya Humas DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, Ashar S Yaman mengutarakan kekecewaan terhadap keputusan Partai Golkar Bima mengusung petahana dalam Pilkada.

Golkar mengusung Bupati Hj Indah Dharmayanti Putri (IDP) untuk maju dalam Pilkada Bima. Namun, nama-nama pendamping dalam keputusan Golkar tidak memasukkan nama kader Gerindra seperti Syamsudin dan Umayah. Hal ini membuat Ashar S Yaman berang dan mengklaim telah mencabut dukungan dari DPC Gerindra Kabupaten Bima pada IDP – Dahlan M Noer

Dia mengatakan Gerindra telah mencoret nama IDP – Dahlan dari dukungan pada Pilkada serentak mendatang.

Pernyataan kader Gerindra di Bima ini membuat Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) angkat bicara.

HBK menyesalkan manuver beberapa oknum Partai Gerindra Kabupaten Bima yang gegabah dalam berbicara tanpa mengikuti mekanisme partai.

“Saya sangat kecewa dengan manuver beberapa oknum Partai Gerindra Kabupaten Bima yang tidak tertib, tidak loyal dan tidak sejalan dengan mekanisme yang berlangsung di internal partai,” katanya, Jumat, 14 Februari 2020.

Dia mengatakan selama ini mencoba menahan diri agar tidak terjadi kegaduhan, namun sikap kader yang tidak berkoordinasi dalam membuat pernyataan membuatnya berang.

“Selama ini saya berusaha menahan diri dan terus mengingatkan lewat saluran-saluran struktur yang ada, supaya seluruh kader satu suara dan tidak bikin gaduh,” ujarnya.

Dia mempertanyakan siapa yang memberikan kuasa pada Kader Gerindra Kabupaten Bima untuk menarik dukungan.

“Sekarang saya jadi bertanya-tanya, siapa yang telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Humas Partai Gerindra Kabupaten Bima untuk mencabut dan membatalkan dukungan Partai kepada bakal pasangan calon IDP-Dahlan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini juga mengatakan, dalam struktur Partai besutan Prabowo Subianto ini tidak ada istilah humas. Corong perjuangan partai katanya pada pimpinan partai.

“Setahu saya, tidak ada juga itu yang namanya jabatan humas di susunan kepengurusan Partai Gerindra.
Corong perjuangan partai adalah pimpinan partai, bukan yang mengklaim dirinya humas partai. Saya kira jabatan humas partai di DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima adalah jabatan ngarang-ngarang,” cetusnya.

HBK meminta agar kader dapat tertib dan mengikuti mekanisme partai. Dia mengatakan untuk menentukan calon yang diusung dalam Pilkada melalui Desk Pilkada Partai Gerindra yang akan memilih dengan cara musyawarah dan nama-nama tersebut akan diusulkan ke DPP.

“Saya ingin partai ini tertib dan tidak jalan sendiri. Semuanya harus terkendali karena mekanisme yang telah berjalan yaitu Desk Pilkada yang ada secara musyawarah dan kolektif kolegial sudah mengambil keputusan,” ujarnya.

“Dan posisi saat ini, semestinya semua kader harus bersikap dewasa, kompak bersatu dan memberikan dukungan terhadap semua keputusan partai, bukan malah membuat kegaduhan,” sambungnya.

HBK juga menegaskan, jika ada kader partai yang terus bermanuver di luar kebijakan partai, maka sanksi pencopotan akan dilakukan.

“Kalau bermanuver terus, liar di luar kebijakan partai, maka dalam kurun waktu kurang satu bulan mereka akan saya copot dan saya tertibkan,” tegasnya.

“Kita butuh ketenangan, kita butuh kesejukan dan kita butuh kekompakan dalam perjuangan memenangkan Pilkada-pilkada yang ada, bukan jalan sendiri-sendiri,” katanya. (red)