Dian mengatakan pernyataan Rachmat Hidayat tidak bisa dianggap sekedar main-main. Itu harus serius dijawab oleh dewan.

“Pernyataan tersebut tidak bisa dianggap pernyataan sembarangan, selain sebagai pimpinan Partai Politik di NTB beliau juga adalah seorang anggota DPR RI,” katanya.

Dia mengatakan jika DPRD NTB tidak menjawab tuduhan tersebut, maka berpotensi akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga dewan.

“Jika tuduhan ini tidak dijawab secara resmi oleh DPRD NTB, jangan salahkan masyarakat nantinya jika menyimpulkan, bahwa ‘ternyata benar isu selama ini, telah terjadi praktek Korupsi yang luar biasa disana, kolusi antara penyedia dan pemberi pengadaan barang dan jasa’. Maka sudah waktunya Aparat Penegak Hukum masuk,” ujarnya.

Jika pernyataan Rachmat benar maka DPRD NTB patut sangat disayangkan. Praktik tersebut justru jauh dari sistem pemerintah yang bersih dan akuntabel.

“Ya ini demi terciptanya satu sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, bagaimana DPRD yang berfungsi sebagai pengawas justru mereka yang melakukan praktik-praktik semacam itu, ini kan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya. (red)