KORANNTB.com – Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, Rachmat Hidayat benar-benar dibuat meradang oleh pernyataan Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir yang menuding Rachmat ikut campur internal DPRD NTB.

Pernyataan Muzihir dilontarkan pasca Rachmat Hidayat melarang Kader PDIP NTB ikut program Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD NTB ke Australia dan Dubai. Rachmat menilai Kunker luar negeri dewan tidak akan memberi tambahan pengetahuan legislasi dan budgeting yang signifikan. Kunker juga dinilai kurang tepat karena masih ada proyek fisik Pokir Anggota DPRD NTB yang belum terbayarkan pada kontraktor.

Rachmat sangat keberatan disebut-sebut mencampuri urusan internal dewan. Bahkan dia berjanji akan ikut campur urusan dewan atas statment Muzihir tersebut.

“Jika selama ini kita tidak pernah ikut campur tapi dituding ikut campur, maka sekalian, sekarang saya ikut campur,” kata pria berambut perak itu, Minggu, 19 Maret 2023.

Rachmat akan menyeret membuka setiap masalah yang ada di DPRD NTB itu. “Saya punya bukti bagaimana proyek pokir ini diperjualbelikan. Bagaimana praktik ijon proyek pokir tersebut dengan kontraktor. Saya juga punya bukti, ada oknum pimpinan DPRD tawaf keliling dinas-dinas untuk meminta proyek,” tegasnya.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB, Dian Sandi Utama, mengatakan pernyataan Rachmat Hidayat patut dianggap serius dan dijawab oleh DPRD NTB. Apalagi tudingan adanya oknum dewan keliling dinas minta proyek.

“DPRD NTB harus menjawab tuduhan Bapak Rachmat Hidayat yang menyatakan bahwa di Udayana telah terjadi Praktek jual-beli Pokir, ngijon duit pada kontraktor bahkan disebut tawaf keliling dinas-dinas minta proyek yang dilakukan oleh oknum pimpinan DPRD NTB,” ujarnya.

Baca selengkapnya: Tuduhan Serius