Dia mengatakan pembahasan APBD molor karena Pemprov NTB melalui TAPD terlambat memasukan KUA PPAS APBD NTB 20024. Jadwal semestinya pada Juli-Agustus 2023, namun TAPD Pemprov menyerahkan pada minggu kedua November 2023.

Isvie mengatakan keterlambatan tersebut membuat rapat paripurna sempat dihujani intrupsi. Dia berharap Pj Gubernur NTB dan Pj Sekda NTB untuk fokus menyehatkan APBD dan tepat waktu.

“Kenapa kita bersurat dua kali ke Pemprov NTB. Itu, karena kita komit untuk dan bagaimana APBD kita sehat dan enggak lagi ada pendapatan yang enggak jelas muncul di APBD kali ini,” katanya.

Dia membantah pemicu molornya pembahasan karena dewan meminta pokir ditambah.

“Pokir DPRD NTB itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari saat pembahasan Musrenbang Provinsi. Itu enggak ujug-ujug atau tiba-tiba. Jadi, enggak benar lah kalau ada sekarang muncul isu itu. Apalagi nilainya sampai Rp 400 miliar. Karena pokir itu juga jika disahkan adalah program OPD dan bukan milik DPRD yang melaksanakan secara teknisnya,” kata Isvie.