Lebih lanjut, Badriyah menyinggung bagaimana masyarakat dihadapkan dengan ketidakadilan menjelang Pemilu 2024. Misalnya bagaimana hukum dan aparatur negara dijadikan sebagai alat pelanggengan kekuasaan. Oleh karenanya, ulama perempuan perlu bersinergi dengan setiap lini masyarakat untuk mengawal demokrasi Indonesia.

“Ulama sebagai representasi kalangan agama di ranah kultural, para aktor politik serta pengemban amanah kekuasaan sebagai bagian dari negara yang berada di ranah struktural, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi saling menafikan satu sama lain,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis Bekasi, Jawa Barat.

Hematnya, aspirasi KUPI ini perlu ditengahkan lantaran adanya titik pertalian antara antara visi keislaman dan kebangsaan dalam pemenuhan keadilan.

“Tidak lain karena visi keislaman KUPI berkelindan dengan visi kebangsaan, kemanusiaan, serta kesemestaan bagi terwujudnya cita-cita peradaban berkeadilan,” katanya.