Tito menjelaskan kondisi ekonomi yang sempat buruk membuat pembentukan PPS menjadi terhalang. Belum lagi keuangan negara yang belum stabil saat Covid-19, karena terkuras dengan belanja sektor kesehatan untuk menekan angka Covid-19.

“PPS masuk sudah di Kemendagri untuk menjadi satu provinsi. Hambatan kita adalah masalah keuangan negara, karena dimoratorium karena kemarin Covid, sumber ekonomi melambat, keadaan keuangan negara menjadi tertekan diprioritaskan keuangannya untuk menangani covid, kesehatan sama pengendalian ekonomi,” kata Tito.

Namun seiring dengan kondisi Indonesia yang sudah mulai membaik, sehingga PPS telah masuk di meja Mendagri dan akan menjadi prioritas untuk terbentuk.

“Sekarang ekonomi mulai membaik. Mudah-mudahan keuangan negara juga mulai membaik, salah satu yang diprioritaskan PPS,” ujar Tito.