Disindir Ganjar

Dalam debat perdana Capres pada Selasa malam, 12 Desember 2023, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya komitmen Prabowo menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu jika terpilih menjadi presiden.

“Pak Prabowo ada 12 kasus pelanggaran berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius (Petrus), Talangsari, penghilangan paksa sampai Wamena. 2019 DPR mengeluarkan 4 rekomendasi pada presiden yaitu membentuk pengadilan HAM adhock, menemukan 13 korban penghilangan paksa, memberikan kompensasi dan pemulihan dan merativikasi konvensi anti-penghilangan paksa,” kata Ganjar.

Prabowo mengatakan ini merupakan pertanyaan setiap lima tahun sekali saat dirinya maju menjadi calon presiden. Padahal kata Prabowo, penanganan pelanggaran HAM menjadi tugas Menko Polhukam Mahfud MD menjadi Cawapres Ganjar pada Pilpres tahun ini.

“Tahun 2009 masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda, apalagi mau ditanya ke saya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data enggak, tanya Kapolda berapa orang hilang tahun ini. Come on Mas Ganjar,” katanya.

“Saya rasa saya yang keras membela HAM, nyatanya orang yang dulu ditahan yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pertanyaan Ganjar sangat tendensius yang muncul saat momen politik.

Baca Juga:
MANIS Deklarasi Kemenangan Pilbup Lombok Barat
Surat Suara Pilgub NTB Tercoblos Duluan, Bawaslu Telusuri Pelanggaran
TGB Resmi Dukung Zulkieflimansyah di Pilgub NTB 2024

“Pertanyaan tendensius kenapa 13 orang hilang ditanya saya, dan wakil bapak kalau menyatakan pengadilan HAM kita menggelar pengadilan HAM,” tegas Prabowo.