Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPI-D) NTB I Ketut Sarta mengungkapkan kegiatan FKLPID Tahun 2023 sangat minim.

“Beberapa program yang telah dibuat dan dijanjikan BPVP Lombok Timur diawal tahun belum terealisasi hingga akhir tahun 2023 ini, tanpa ada informasi dan penjelasan dari BPVP. Semoga Tahun 2024 program FKLPI-D NTB berjalan dengan baik. Kami sangat antusias bekerjasama dengan BPVP Lombok Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan FKLPI-D NTB lebih banyak bergerak di sektor pariwisata, berbeda dengan daerah lain yang bergerak di sektor industri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan programnya, FKLPI-D NTB membutuhkan sertifikat kompetensi.

Sarta berharap pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu bisa dilaksanakan kembali dan lebih diperbanyak pada tahun 2024 karena sangat besar pengaruhnya dalam industri pariwisata dan penyerapan tenaga kerja.

“Kami, berharap BPVP Lombok Timur bisa lebih terbuka terkait eksekusi anggaran dan program yang telah dijanjikan sebelumnya. Jika terjadi pergeseran atau perubahan bisa diberitahukan sehingga FKLPID NTB bisa menyesuaikan dan tidak menunggu tanpa ada kepastian,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, I Ketut Sarta menyampaikan terkait UMP dan UMK, Disnakertrans NTB harus sering turun ke perusahaan untuk sosialisasi dan menanyakan langsung ke pekerja.

Hal yang sama disampaikan oleh Mirna dari Hotel Idoop bahwa pemerintah harus sering melakukan sosialisasi dalam penyusunan skala upah, terutama ke pemilik perusahaan. Selain itu, sanksi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah apabila perusahaam tidak mengikuti UMP/UMK dan melakukan penyusunan struktur skala upah.