KORANNTB.com – Seorang Oknum Aparatur Pengawai Negeri (ASN) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang bertugas di UPTB UPPD Samsat Praya berinisial LFO, diduga melakukan penggelapan dokumen BPKB milik  Juanda warga di daerah setempat.

“Kami telah melaporkan oknum ASN inisial LFO tersebut atas dugaan penggelapan dokumen BPKB Mobil jenis Avanza Veloz tahun 2019,” kata Kuasa Hukum korban, Suparman di Praya, Sabtu 24 Februari 2024.

Kasus tersebut telah dilaporkan pada November 2023 dan sampai saat ini sedang dalam proses penyelidikan penyidik di Polres Lombok Tengah.

Pihaknya melaporkan persoalan tersebut, karena kliennya dirugikan atas tindakan oknum ASN tersebut yang tanpa konfirmasi mengambil dan menyerahkan BPKB tersebut kepada orang lain yang diduga kakak kandungnya inisial LFR yang merupakan pengusaha showroom di wilayah Mataram.

“BPKP itu tiba-tiba hilang di Samsat Praya saat proses mutasi atau balik nama yang diajukan klien saya,” katanya.

Ia mengatakan peristiwa ini muncul setelah korban menyuruh salah satu terdakwa atas nama Tedy dalam kasus penggelapan mobil untuk menjual mobil miliknya yang dibelinya di pulau Jawa.

Namun, terdakwa Tedy menjual mobil tersebut kepada pembeli inisial LFR warga di Kota Mataram, tanpa komunikasi dengan korban.

“Korban tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut, sehingga melaporkan terdakwa Tedy asal Dompu atas dugaan kasus penggelapan mobil. Kasus ini telah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Lombok Tengah,” katanya.

Korban mengetahui mobil itu terjual, setelah diposting melalui media sosial oleh LFR atau yang membeli mobil tersebut dari Tedy, sehingga korban Juanda berpura-pura menjadi pembeli dan setelah bertemu langsung membawa mobil tersebut ke Polres Lombok Tengah untuk diserahkan kepada pihak berwajib, karena merasa berhak atas kendaraan tersebut.

“Tedy yang menjual kepada LFR, namun korban tidak pernah menerima uang. Sehingga melaporkan dugaan kasus penggelapan mobil,” tuturnya.

Persoalan di Samsat Praya ini muncul, ketika korban mendengar pengakuan dari LFR bahwa BPKB sudah ditangannya, diperoleh dari salah  seorang oknum ASN yang ada di Samtsat Praya.

Sehingga pihaknya merasa keberatan dan telah melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Lombok Tengah, karena bicara mekanisme, ketika ada dokumen BPKB diajukan permohonan mutasi oleh seseorang, mestinya melakukan konfirmasi terhadap pemohon pertama.

“Klien kami yang memperoleh dokumen pencabutan berkas mutasi dari Samsat daerah asal Mobil ke Samsat Praya. Namun saat akan diambil, dokumen BPKB itu sudah pindah tangan,” katanya.

Baca selanjutnya…