KORANNTB.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bakal mengambil langkah visioner dengan menggabungkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Koperasi Merah Putih. Strategi ini, selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat program gizi sekaligus mendorong pembangunan ekonomi mandiri berbasis kelembagaan rakyat.

Dalam pidatonya di APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (28/8), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Menurutnya, gagasan itu bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

“Jadi koperasi sudah ada offtaker MBG, koperasi untung dan MBG juga tidak sulit cari penyedia. Itu idenya Bu Sherly, dan kalau bisa daerah-daerah lain mencontoh ini,” kata Tito.

Sementa, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Ricky Ekaputra Foeh, menilai kebijakan Sherly Tjoanda sebagai strategi yang visioner karena mampu memadukan pemenuhan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi lokal melalui koperasi.

“Jika dijalankan dengan integritas dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini memberi dampak ganda, yakni generasi yang lebih sehat sekaligus ekonomi rakyat yang lebih kuat,” jelas Ricky, Minggu (31/8).

Ia menambahkan, program MBG di banyak daerah kerap menghadapi kendala seperti distribusi tidak merata, kualitas penyediaan yang belum konsisten, hingga tantangan menjaga keberlanjutan. Dengan melibatkan koperasi, tantangan tersebut bisa ditekan karena koperasi berfungsi sebagai penyedia sekaligus penyalur MBG.

“Artinya, produk lokal dari petani, nelayan, dan UMKM dapat diserap koperasi lalu diolah atau disalurkan menjadi paket makan bergizi,” kata Ricky.

Menurut Ricky, kolaborasi ini memastikan anggaran MBG tidak habis sia-sia, melainkan ikut memutar roda ekonomi lokal. Dampak turunannya, koperasi mendapat ruang usaha yang sehat dan berkelanjutan, sementara masyarakat memperoleh gizi yang lebih baik.

Ia juga menilai, inisiatif Gubernur Maluku Utara dapat direplikasi di daerah lain, dengan beberapa prasyarat, seperti kelembagaan koperasi sehat dan aktif beroperasi, regulasi dan anggaran yang jelas untuk melibatkan koperasi, serta pelatihan manajemen, rantai pasok, dan literasi keuangan untuk koperasi.

“Jika syarat itu dijalankan, model Maluku Utara bisa menjadi best practice nasional,” tegas Ricky.