KORANNTB.com – Tembok Rakyat Institute menilai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atau Pemkab Lobar gagal menetapkan prioritas pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran besar untuk proyek-proyek estetika yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Dua proyek besar yang menjadi sorotan adalah Revitalisasi Taman Giri Menang Square (GMS) senilai Rp5,65 miliar yang dikerjakan CV Duta Cevate, serta Penataan Kawasan Alun-Alun Kompleks Kantor Pemda Lombok Barat senilai Rp7,14 miliar yang dikerjakan PT Sutmarindo Jaya Mandiri. Keduanya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat angka kemiskinan ekstrem di Lombok Barat mencapai 1,57 persen atau sekitar 8.950 jiwa. Sementara berdasarkan temuan DPRD Lombok Barat, jumlah tersebut meningkat hingga sekitar 23.000 kepala keluarga (KK).

Dengan total anggaran daerah sekitar Rp2,2 triliun dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp535 miliar, seharusnya Kabupaten Lombok Barat memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat penuntasan kemiskinan. Namun hingga kini belum ada transparansi terkait alokasi khusus untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Ini bentuk kebijakan yang salah arah dan tidak berkeadilan. Pemerintah lebih memilih menata taman ketimbang menata kehidupan rakyat miskin,” tegas Dhabit Khadafi, S.H., Direktur Eksekutif Tembok Rakyat Institute, dalam pernyataannya di Mataram, Rabu, 29 Oktober 2025.

Menurut Dhabit, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat Pemerintah Provinsi NTB yang tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem menuju nol persen.

“Alih-alih bersinergi, Pemkab Lombok Barat justru terjebak dalam pembangunan yang kosmetik dan elitis,” ujarnya.

Tembok Rakyat Institute juga mengingatkan janji kampanye Rp1 Miliar Sejahtera dari Desa yang hingga kini belum diwujudkan dalam bentuk program nyata di tingkat dusun.

“Janji itu harus diwujudkan dalam kegiatan produktif, bukan sekadar jargon politik,” tambahnya.

Dhabit menegaskan pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti penguatan UMKM desa, program padat karya, serta bantuan modal bagi petani dan nelayan.

“Taman yang megah tidak akan mengenyangkan perut rakyat yang lapar. Pemerintah harus kembali pada esensi pembangunan: menyejahterakan rakyat miskin,” tutup Dhabit.