KORANNTB.com – Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak yang digelar di 14 provinsi.

Kegiatan panen raya di NTB dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (7/1/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa-desa di seluruh Indonesia.

“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Presiden.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden Prabowo juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang dinilai menjadi kunci keberhasilan sektor pertanian, di antaranya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan diterapkan tanpa syarat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai angka 125,35.

Selain itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 3,39 juta ton dan bahkan sempat menembus angka 4,2 juta ton. Kondisi tersebut membuat pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menutup celah praktik mafia pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada pangan diraih melalui kebijakan tegas dan tanpa kompromi terhadap pelanggaran di sektor pangan.

“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden,”kata Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa berbagai program pro-petani yang dijalankan pemerintah daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani NTB tercatat mencapai 123 atau setara dengan keuntungan 23 persen. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 dan 131 pada 2026.

Peningkatan kesejahteraan petani di NTB, lanjut Iqbal, didorong oleh sejumlah faktor, antara lain turunnya biaya produksi, kelancaran sistem irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan direncanakan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Kepala Desa Banyu Urip Selamet Haryadi menegaskan bahwa keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi yang baik. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga jika distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan irigasi baru.

“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan,” ujarnya.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial dari penguatan sektor pertanian. Ia menyebutkan bahwa meskipun pertanian masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap angka kemiskinan, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) mulai menunjukkan hasil positif dengan meningkatkan pendapatan petani dan mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sekarang desa justru menjadi tujuan. Gubernur, bahkan Kapolda turun langsung. Ini bukti pertanian tidak lagi dipinggirkan,” katanya.

Dari sisi global, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mulai berkontribusi bagi masyarakat dunia. Sebanyak 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan Indonesia.

“Indonesia sekarang memberi, bukan lagi meminta,” ujar Presiden.

Ke depan, pemerintah menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda strategis berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan mampu membuka sekitar 8,6 juta lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah membawa perubahan signifikan terhadap wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga tingkat global, sektor pertanian kini tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga simbol kebangkitan dan kedaulatan bangsa.