KORANNTB.com — Tim Transisi 02 Maju Terus mulai menelusuri tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Penelusuran tersebut dilakukan menjelang serah terima jabatan kepala desa kepada Subhan S.Sos. yang akan memimpin Desa Ungga untuk periode 2026–2034.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Tim yang mulai bekerja pada 13 November 2026 itu akan memeriksa berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan, aset desa, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tim Transisi 02 Maju Terus dibentuk untuk memastikan proses peralihan kepemimpinan berjalan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat juga masuk dalam agenda penelusuran.

Koordinator Tim Transisi 02 Maju Terus, Irham.ST.PAR, mengatakan proses transisi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan serah terima jabatan secara administratif. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek pemerintahan desa agar kepemimpinan yang baru memiliki gambaran jelas mengenai kondisi yang sebenarnya.

“Kami ingin memastikan seluruh proses serah terima pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Irham.

Salah satu persoalan yang akan ditelusuri berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa, khususnya mengenai persyaratan usia dan dasar hukum pengangkatannya.

Tim akan memeriksa dokumen pengangkatan serta ketentuan yang berlaku pada saat proses tersebut dilakukan. Hal ini mengacu pada Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan ketentuan, tim akan meminta klarifikasi dan mendorong pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu, tim juga akan menghimpun informasi mengenai dugaan keberpihakan atau keterlibatan perangkat desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Netralitas aparatur pemerintahan menjadi salah satu aspek yang dinilai penting untuk menjaga profesionalitas pelayanan publik.

Persoalan akses masyarakat terhadap air bersih juga masuk dalam daftar penelusuran. Tim akan mengklarifikasi informasi mengenai dugaan pembatasan warga yang hendak memanfaatkan sumur yang dibangun menggunakan Dana Desa.

Jika fasilitas tersebut merupakan aset yang dibangun dari anggaran publik, pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

Pada aspek inventarisasi, Tim Transisi akan memeriksa berbagai aset milik desa, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat, tanah pecatu desa dan dusun, serta perlengkapan kantor pemerintahan.

Pemeriksaan meliputi dokumen kepemilikan, kondisi fisik, penggunaan, kewajiban pajak kendaraan, hingga status penguasaan aset. Informasi mengenai dugaan penggadaian atau penguasaan tanah pecatu oleh pihak ketiga tanpa kejelasan administrasi juga akan ditelusuri.

Inventarisasi turut mencakup berugak yang dibeli menggunakan Dana Desa dan berbagai perlengkapan pemerintahan. Seluruh barang akan dicocokkan dengan daftar inventaris untuk memastikan keberadaan dan status penggunaannya.

Tim juga akan menelusuri pembangunan fasilitas Program Desa Berdaya, terutama informasi mengenai bangunan yang didirikan di atas tanah milik pribadi mantan kepala desa. Penelusuran tersebut diperlukan untuk memastikan dasar penggunaan lahan, status aset bangunan, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Persoalan lain yang masuk agenda pemeriksaan adalah informasi mengenai denda PLN yang disebut berkaitan dengan dugaan penggunaan listrik tidak sesuai ketentuan. Tim akan memverifikasi dokumen pemeriksaan, dasar pembayaran, serta sumber anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

BUMDes Maju Bersama menjadi salah satu fokus utama penelusuran. Tim akan meminta dokumen penyertaan modal desa, laporan keuangan, rekening, catatan transaksi, aset usaha, pendapatan, pengeluaran, hingga pembagian hasil usaha.

Informasi mengenai dugaan peminjaman dana BUMDes oleh sejumlah pihak juga akan diklarifikasi, termasuk jumlah dana, identitas penerima, dasar transaksi, dan status pengembaliannya.

Selain persoalan keuangan, tim akan menelaah tata kelola kepengurusan serta keluhan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang merasa kesulitan mendapatkan akses pembiayaan maupun fasilitasi dari BUMDes.

Menurut tim, dana yang bersumber dari penyertaan modal desa harus dikelola secara transparan dan memiliki catatan pertanggungjawaban yang jelas.

Penelusuran juga mencakup informasi mengenai dokumen milik warga yang diduga masih dikuasai atau dipinjam oleh aparatur desa. Tim akan meminta kejelasan mengenai keberadaan dokumen, alasan penyimpanan, serta dasar administrasi yang melatarbelakanginya.

Dokumen kepemilikan masyarakat harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh menjadi penghambat dalam memperoleh pelayanan pemerintahan.

Untuk memastikan seluruh persoalan ditangani sesuai ketentuan, Tim Transisi 02 Maju Terus akan menyusun hasil telaah, menghimpun dokumen pendukung, serta menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait.

Tim juga mendorong Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemeriksaan khusus terhadap persoalan yang membutuhkan audit dan klarifikasi lebih lanjut. Sementara itu, kepada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tim berharap pengawasan dapat dilakukan sesuai tugas dan kewenangan lembaga tersebut.

Irham menegaskan, seluruh informasi dan dugaan yang dihimpun tidak serta-merta menjadi kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Setiap persoalan harus dibuktikan melalui dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, proses transisi diharapkan menjadi momentum memperbaiki tata kelola pemerintahan Desa Ungga, sekaligus memastikan kepemimpinan baru dapat bekerja dengan landasan administrasi dan kondisi keuangan yang jelas.

Bagi Tim Transisi 02 Maju Terus, serah terima jabatan bukan sekadar memindahkan kewenangan, stempel, maupun kunci kantor desa. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh tanggung jawab pemerintahan sebelumnya dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi pijakan bagi perbaikan pemerintahan berikutnya.