KORANNTB.com — Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada kakeknya, R.M. Margono Djojohadikoesoemo, dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Margono dinilai memiliki jasa besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan, pembentukan sistem pemerintahan hingga pembangunan fondasi perekonomian nasional.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Tokoh kelahiran Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, tersebut dikenal memiliki sejumlah peran penting dalam sejarah bangsa. Ia merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama, sekaligus pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Tidak hanya berkiprah di dalam negeri, Margono juga mengambil bagian dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Namanya turut tercatat dalam sejarah parlemen sebagai penggagas penggunaan hak angket pertama oleh DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (9/11/2026), Margono lahir pada 16 Mei 1894 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Ia tumbuh dari keluarga yang memiliki latar belakang perjuangan melawan penjajahan. Margono merupakan cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, sosok yang menjadi pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.

Sementara itu, ayahnya diketahui pernah menduduki jabatan sebagai Asisten Wedana Banyumas.

Riwayat pendidikan Margono dimulai di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas. Ia mengenyam pendidikan dasar di sekolah tersebut selama tujuh tahun, yakni sejak 1900 hingga 1907. Setelah itu, perjalanan hidupnya mengantarkan Margono menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemerintahan dan pergerakan nasional.

Dalam kehidupan keluarga, Margono merupakan ayah dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang ekonom terkemuka Indonesia. Ia juga memiliki dua putra, yakni Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo, yang gugur ketika bertempur dalam Pertempuran Lengkong.

Nama kedua putranya kemudian diwariskan kepada cucu Margono, yaitu Prabowo Subianto dan Hashim Sujono. Prabowo yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu cucunya yang meneruskan nama keluarga tersebut.

Memasuki masa setelah kemerdekaan Indonesia, Margono memperoleh kepercayaan untuk memimpin Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sebagai ketua pertama pada 1945. Dalam kapasitasnya tersebut, ia mengemukakan gagasan pembentukan bank milik negara yang dapat menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Gagasan itu kemudian mendapat dukungan dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada 16 September 1945, keduanya memberikan tugas kepada Margono untuk mempersiapkan pendirian lembaga perbankan nasional tersebut.

Tiga hari kemudian, tepatnya 19 September 1945, Sidang Dewan Menteri memutuskan pembentukan bank negara yang akan menjalankan fungsi bank sirkulasi. Keputusan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan sistem keuangan nasional setelah Indonesia merdeka.

Upaya pendirian bank tersebut akhirnya memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pendirian Bank Negara Indonesia yang diterbitkan pada 15 Juli 1946.

Margono selanjutnya dipercaya menjadi direktur utama pertama BNI. Ia memimpin lembaga tersebut pada periode awal pembentukannya, ketika Indonesia tengah membangun berbagai institusi nasional sebagai negara yang baru merdeka.

Selain berjasa dalam pembentukan sektor perbankan nasional, Margono juga terlibat dalam upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi.

Dilansir dari Antara, Rabu (11/11/2026), Margono pernah menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Ia juga terlibat dalam perundingan Roem-Royen serta Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Kontribusinya dalam sejarah ketatanegaraan juga terlihat ketika ia mendorong DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan pengelolaan devisa negara pada era 1950-an. Langkah tersebut menjadi tonggak awal penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan parlemen terhadap kebijakan pemerintah.

Menindaklanjuti usulan tersebut, DPR membentuk panitia angket yang beranggotakan 13 orang dengan Margono sebagai ketuanya. Panitia itu mendapat tugas melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan Devisen-Regime berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 beserta perubahan-perubahannya.

Pemeriksaan tersebut difokuskan pada tata kelola perolehan dan penggunaan devisa negara. Melalui langkah itu, Margono turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan fungsi pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Margono mengembuskan napas terakhir di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah.

Untuk mengenang jasa dan pengabdiannya, nama Margono diabadikan pada sejumlah fasilitas dan tempat, di antaranya Gedung R.M. Margono Djojohadikoesoemo di Universitas Gadjah Mada (UGM) serta salah satu ruas jalan di Jakarta. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 2026 menjadi bentuk pengakuan negara atas perjalanan panjang pengabdiannya kepada Indonesia.