Usulan PPS ke Pusat Berbarengan dengan Kabupaten Lombok Selatan
KORANNTB.com – Pemprov NTB telah jauh hari mengusulkan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ke pusat. Tidak hanya PPS, dua kabupaten dan kota juga bersamaan diusulkan. Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan di waktu bersamaan Pemprov NTB juga mengusulkan DOB baru, yaitu Kabupaten Lombok Selatan yang merupakan perpecahan dari Kabupaten Lombok Timur dan Kota Samawarea perpecahan dari Kabupaten Sumbawa.
“Yes sama Samawarea. Bahkan Lombok Tengah juga menghadirkan kabupaten baru,” ujarnya, Kamis, 15 Mei 2025.
Sekda mengatakan akan terus konsolidasi bagaimana perkembangan Provinsi Pulau Sumbawa di pusat. Bila ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi.
“Daerah kita konsiliasi dulu. Nanti mungkin ada desain besar tambahan persyaratan-persyaratan,” ujarnya.
Pernyataan Sekda selaras dengan eks Kepala Biro Pemerintahan periode pertama TGB, Lalu Sajim Sastrawan. Dia mengatakan ada tiga usulan DOB yang dibawa Pemprov NTB kala itu. Kabupaten Lombok Selatan dan Kota Samawarea juga masuk dalam usulan.
Khusus untuk Kota Samawarea memang wajib karena provinsi baru harus memiliki kota sebagai ibukota nanti. Kala itu, masyarakat Sumbawa dan KSB menolak ibukota berada di Kota Bima, karena secara administratif hanya ada Kota Bima di sana. Sehingga terbentuk gagasan membentuk Kota Samawarea, sehingga ibukota PPS ada di Sumbawa.
“Karena jika saat itu tidak disetujui oleh Bima, Kabupaten Bima dan Dompu maka Sumbawa akan menarik diri tidak mau. Inilah bergaining position dari KSB dan Sumbawa,” jelasnya.
Ibukota Samarea disetujui seluruh DPRD yang ada di Pulau Sumbawa. Mulai dari DPRD Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa dan KSB menyetujui ibukota tersebut.
“Kita urus secara berbarengan provinsi dan ibukotanya. Semua DPRD Pulau Sumbawa setuju. DPRD Provinsi setuju, Gubernur NTB setuju. Kita terus bermain di pusat. Karena memang Provinsi menganggarkan untuk itu,” katanya.
Namun, hanya tinggal selangkah lagi untuk terbentuknya PPS, tiba-tiba pemerintah pusat mengeluarkan moratorium. Seluruh DOB di Indonesia terhenti akibat kebijakan moratorium tersebut.
“Tinggal lagi sedikit tiba-tiba keluar keputusan pemerintah untuk moratorium,” ujarnya.
