KORANNTB.com  – Peristiwa banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Mataram pada Minggu (6/7) kembali mengundang sorotan tajam terhadap tata kelola lingkungan dan tata ruang di ibu kota Nusa Tenggara Barat tersebut. Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB, Amri Nuryadin, menilai banjir yang terjadi merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan tata ruang di Mataram selama ini masih buruk. Ia menyoroti khususnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menurutnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mitigasi bencana.

“Daerah aliran sungai yang selama ini bisa dimaksimalkan untuk mitigasi bencana ketika air hujan besar, itu harusnya dinormalisasi, diupayakan perbaikan ekosistem dan DAS-nya,” ujar Amri, belum lama ini.

Ia juga menyoroti kebijakan pemberian izin pembangunan di wilayah DAS oleh pemerintah Kota Mataram. Menurutnya, banyak izin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan daya tampung lingkungan.

“Sampai hari ini, izin-izin yang dikeluarkan Kota Mataram dalam membangun di daerah DAS tidak memperhatikan pentingnya menjaga DAS. Sehingga perlu dilakukan evaluasi tata ruang, khususnya di wilayah aliran sungai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amri menanggapi persoalan masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan ke sungai. Ia menilai kebiasaan tersebut tak lepas dari pola pengelolaan sampah yang masih konservatif oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah kita dalam pengelolaan sampah masih konservatif, buang-tumpuk. Itu yang dicontoh masyarakat. Tapi kalau pemerintah mengupayakan pengelolaan sampah, saya pikir masyarakat akan mengikuti,” katanya.

Menurut Amri, persoalan pengelolaan sampah di Kota Mataram hingga kini masih berkutat pada lokasi pembuangan, bukan pada bagaimana mengolah sampah secara berkelanjutan. “Pemerintah masih memikirkan di mana sampah dibuang, tidak memikirkan di mana sampah diolah,” ujarnya.

Banjir yang terjadi pada Minggu tersebut mengakibatkan genangan air di beberapa kawasan padat penduduk serta menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Mataram. WALHI NTB meminta pemerintah mulai berbenah sejak dini.