KORANNTB.com — Bank NTB Syariah terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meningkatkan tata kelola penerimaan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah perikanan dan kelautan yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar bagi daerah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank NTB Syariah, Ferry Ardiansyah, ke UPT Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (6/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Ferry didampingi Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Selong, Alfian Irwan Adiguna. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam memperkuat sistem penerimaan daerah melalui pemanfaatan layanan perbankan yang efektif, transparan, dan terintegrasi.

Ferry mengatakan, Bank NTB Syariah siap mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan, terutama dari sektor perikanan dan kelautan.

“Kami ingin memastikan Bank NTB Syariah tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan. Potensi sektor perikanan dan kelautan di NTB sangat besar, sehingga perlu didukung dengan sistem transaksi dan penerimaan yang mudah, aman, transparan, serta terintegrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem penerimaan yang tertata dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain membantu pemerintah dalam pencatatan penerimaan, sistem tersebut juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran.

“Sistem yang tertata juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran, sekaligus mendukung pencatatan penerimaan secara lebih tertib,” tutur Ferry.

Dukungan serupa disampaikan Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Selong, Alfian Irwan Adiguna. Ia memastikan jajarannya siap memenuhi kebutuhan layanan perbankan di kawasan pelabuhan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kami di Kantor Cabang Selong siap mendukung kebutuhan di lapangan. Harapannya, sinergi ini dapat menghadirkan sistem penerimaan yang lebih praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan penerimaan secara lebih tertib dan transparan,” ungkapnya.

Menurut Alfian, status Bank NTB Syariah sebagai bank milik daerah menjadi modal penting untuk membangun kemitraan yang lebih dekat dengan pemerintah maupun masyarakat.

“Kami ingin memastikan layanan Bank NTB Syariah benar-benar memberikan solusi, bukan hanya dari sisi transaksi, tetapi juga bagaimana layanan itu dapat mendukung tata kelola penerimaan daerah dan memberikan kemudahan bagi para nelayan maupun pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan pelabuhan,” kata Alfian.

Ia menambahkan, Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok memiliki posisi strategis dalam menunjang aktivitas perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Berbagai kegiatan kapal, nelayan, dan pelaku usaha perikanan di kawasan tersebut membutuhkan dukungan sistem transaksi dan penerimaan yang efektif.

“Aktivitas kapal, nelayan, dan pelaku usaha perikanan di kawasan itu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang perlu didukung dengan layanan transaksi dan sistem penerimaan yang efektif,” jelas Alfian.

Penguatan kolaborasi ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah.

“Dengan dukungan layanan perbankan, proses penerimaan dapat dilakukan secara lebih tertib, mudah ditelusuri, serta mendorong pengurangan transaksi tunai,” cetusnya.

Bagi Bank NTB Syariah, keterlibatan dalam optimalisasi penerimaan daerah merupakan bagian dari komitmen memperkuat kontribusi sebagai bank milik daerah sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan NTB.

Ke depan, kolaborasi antara Bank NTB Syariah, Pemprov NTB, dan pengelola pelabuhan diharapkan mampu membangun ekosistem penerimaan daerah yang semakin terintegrasi. Sistem tersebut juga diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat serta pelaku usaha sektor perikanan.

Dengan demikian, potensi ekonomi perikanan dan kelautan NTB dapat dikelola secara lebih optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.