KoranNTB.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram, gelar kegiatan penandatanganan petisi pemilu damai 2019 di jalan udayana kota Mataram, Minggu, 7 April 2019.

Kegiatan tersebut digelar saat berlangsungnya car free day, sehingga petisi pemilu damai diikuti masyarakat yang tengah berolahraga.

Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan, mengatakan pemilu merupakan proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurutnya, demokrasi diharapkan mampu memberikan ruang yang sehat bagi masyarakat.

“Proses politik harus ideal mungkin, yang tidak mencemaskan warga. Sedapat mungkin peserta pemilu harus memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk bersikap rasional, kritis, dan kebebasan dalam menentukan pilihan, tidak memanfaatkan alat apapun demi nafsu kekuasaan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Andi mengungkap  ruang publik Indonesia, khususnya di NTB, di mana konstelasi politik penuh dengan riak ketegangan, bahkan caci maki dan ujaran kebencian demi menghimpun dukungan politik dan menundukkan lawan politik.

“Kita semua merasakan seolah-olah kita kembali pada situasi di mana masyarakat diadu, diplintir. Rasa saling menghargai antar satu dengan yang lain itu terkikis, hilangnya nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Dikatakannya juga, saat ini kondisi sosial kita sebagai bangsa, khususnya di NTB, perlu perhatian seluruh alat negara untuk menjaga netralitas kelompok tertentu yang coba menghimpun kekuatan sempit yang bisa memudarkan nilai kebhinekaan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat.

“Penyelenggara pemilu dan alat kelengkapan negara, baik itu TNI atau POLRI harus menjawab isu ketidaknetralan di masyarakat. Sebab kian lama isunya makin memburuk dan memojokan institusi yang harusnya berintegritas,” pungkasnya.

Dalam deklarasi pemilu damai pagi tadi, HMI Cabang Mataram meminta untuk:

1. Mendorong paritisipasi politik masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya pada pemilu tgl 17 April 2019;

2. Mendorong pemilu harus terselenggara dengan gembira dan damai;

3. Mendorong netralitas alat kelengkapan negara;

4. Mendorong integritas penyelenggara pemilu;

3. Mendorong pemilu tanpa manipulasi hasil pemilu (pemilu yang adil). (red/3)