KORANNTB.com – Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB telah menetapkan supplier proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang SMK Dikbud NTB 2022.

Telah 20 sekolah di Pulau Sumbawa telah diumumkan nama-nama supplier. Sementara menyusul di Pulau Lombok akan diumumkan.

Proses seleksi supplier tidak main-main. Betul-betul telah melalui sejumlah syarat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai supplier pada proyek DAK 2022.

Baca Juga:KMHDI Mengajar Resmi Dibuka di Sumbawa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SMK Dikbud NTB, Ketut Suardana, mengatakan calon supplier dipilih berdasarkan kelengkapan administrasi yang masuk.

Pertama, identitas supplier yang jelas dengan dibuktikan berdasarkan KTP. Kemudian, izin usaha juga harus jelas, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari desa atau lembaga yang berwenang.

Baca Juga:Dikirim ke Luar Negeri oleh Jokowi, Kini Dinonjobkan Pj Gubernur NTB

Ada juga bukti keterangan dari desa bahwa supplier tersebut memiliki gudang penyimpanan material. Gudang penyimpanan material juga diukur dari luas gudang tersebut, di bawah 200 meter persegi atau di atasnya.

“Ada juga surat keterangan desa tentang memiliki penyimpanan material,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu, 20 Agustus 2022.

Baca Juga:
Kadis Dikbud NTB Siapkan Dokumen yang Diminta Polisi
Kadis Dikbud NTB Dipanggil Polresta Mataram, Kasus DAK 2023
Eks Kabid SMK: Jika Tidak Dibutuhkan Pj Gubernur Bagi Saya Biasa Saja

Kemudian ada juga print out rekening tiga bulan terakhir sebagai bukti kemampuan finansial. Itu dikarenakan, DAK tersebut menggunakan tipe swakelola yang tidak menggunakan uang DP (down payment).

“Karena swakelola itu tidak pakai DP, jadi harus ada bukti kesiapan atau kemampuan supplier secara finansial,” ujarnya.

Syarat lainnya adalah surat keterangan pengalaman mengerjakan proyek pembangunan. Itu agar supplier yang dipilih benar-benar kompeten berdasarkan pengalaman.

Selain itu, supplier juga akan diminta mengirimkan lokasi usaha mereka berdasarkan map Google, karena sewaktu-waktu akan ada verifikasi faktual.

“Untuk membuktikan bahwa usaha mereka benar-benar ada, sewaktu-waktu akan ada verifikasi faktual,” katanya.

Dijelaskan juga, dalam penilaian yang dilakukan ditentukan juga dengan poin usaha masyarakat yang lokasi usahnya berada dengan dengan sekolah yang akan dikerjakan proyek pembangunan. Itu merupakan bobot poin yang tertinggi, karena sistem swakelola yang digunakan diprioritaskan bagi supplier maupun tenaga kerja yang berada di sekitar lingkungan sekolah. (red)