Arik menjelaskan, Kasta NTB menolak rencana pembangunan sekolah SMA Taruna Nusantara, karena adalah domain pemerintah pusat haruslah melalui pertimbangan dan kajian yang mendalam terkait lokasinya yang representatif agar jangan terkesan berpikir instan dan terburu-buru.

Pembangunan katanya bukan cuma mampu menyiapkan infrastruktur, tetapi yang tidak kalah penting adalah soal semangat keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan alam.

“Di Lombok Tengah masih banyak lahan lahan yang kurang produktif untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan SMA tersebut tidak harus dengan mengorbankan lahan yang selama ini keberadaannya sangat vital bagi ekosistem dan lingkungan hidup,” kata dia.

“Kami meminta Pak Bupati Loteng untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Lantan, atau kalau memang tetap mau dipaksakan di sana maka kami sarankan untuk menggunakan lahan sirkuit motocross yang mubazzir itu,” ujarnya.