“Pasal 3 UU Pemilu jelas melarang lembaga negara berpihak. Apalagi sampai menggunakan dana FKIJK. Ini tentu penyimpangan,” ujarnya.

Dia mengatakan GMNI NTB pernah audiensi dengan pihak OJK. Namun sejauh ini belum ada titik terang.

“Kami dari GMNI sempat audiensi tidak ada titik terang mengenai dana tersebut,” kata dia.

Untuk melanjuti sikap para aktivis ini, mereka akan menggelar aksi di Kantor OJK di Mataram pada Senin, 12 Februari besok.

“Kita akan melakukan aksi unjuk rasa besok. Ada dua gelombang aksi yang akan digelar di OJK besok,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy membantah kebocoran data perbankan dilakukan oleh OJK NTB.

“Itu bisa saya pastikan datanya bukan dipublikasikan oleh OJK,” katanya.

Baca Juga:
Wisatawan Asing Ditemukan Tewas di Gili Trawangan
Bang Zul Hadiri Lomba Balap Layar di Pantai Cemara, Bakal Jadi Agenda Tahunan
Pengamen Diduga Ditelantarkan Puskesmas di Bima, Disuruh Tidur di Luar Hingga Meninggal

Dia meragukan data yang diklaim guru besar di salah satu kampus di Mataram tersebut berasal dari OJK.

“Nggak ada yang tahu kan itu data benar apa nggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang mengeluarkan,” kata dia.

Sementara terkait dengan penggunaan penggunaan dana FKIJK yang tidak sesuai dengan tempatnya alias membiayai kampanye beberapa Caleg, dia tegas mengatakan OJK tidak ikut campur urusan politik.

“Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut–ikutan  urusan politik,” kata Rico.