KORANNTB.com –  Sejumlah aktivis yang terdiri dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar konferensi pers terkait dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK NTB dalam kampanye calon legislatif dan membocorkan rahasia perbankan.

Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat mengatakan ada temuan di lapangan di mana dua oknum Caleg DPR RI dan DPRD NTB berkampanye membagikan bantuan sosial (Bansos) berlogo OJK.

“Kisruh OJK menjadi viral di NTB. Dugaan OJK terlibat politik praktis. Kami investigasi dari temuan lapangan pada 13 Januari 2024 ada pembagian paket sembako. Kami ada bukti soal kupon. Di sana bertuliskan OJK,” kata Opik sapaan akrabnya di Mataram, Minggu, 11  Februari 2024.

OJK NTB dituding menggunakan dana FKIJK (Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan) untuk berkampanye. Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Terlebih lagi, NTB saat ini masuk nomor satu sebagai daerah dengan kredit macet Pinjol terbesar di Indonesia.

“Kedua, soal dana FKIJK. Dana ini harus dipergunakan ke tempat semestinya agar masyarakat terhindar dari rentenir dan Pinjol. Warga dapat edukasi literasi keuangan. Faktanya beberapa caleg dari partai seolah difasilitasi OJK,” ujarnya.

Sebagai informasi, dana FKIJK berasal dari jasa keuangan seperti perbankan di NTB kepada OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Namun ada indikasi anggaran tersebut tidak dipergunakan mestinya. Angka kredit macet Pinjol di NTB menjadi salah satu parameter lemahnya literasi keuangan masyarakat NTB.

Sementara, Pengurus PW KAMMI NTB, Herianto menduga ketidaknetralan OJK di tahun politik saat ini.