“Ada kisruh di bagian ekonomi. Kami menduga OJK tidak menjaga integritas namun justru fokus kampanye. Beberapa masalah terjadi seperti kebocoran informasi perbankan dan saat ini penggunaan dana FKIJK,” ujar dia.

Dia mengatakan kisruh ini membuat resah masyarakat terkait independensi serta transparansi OJK NTB.

“Keresahan masyarakat menunjukkan Kepala OJK tidak fokus kerja di NTB,” kata dia.

Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengatakan aksi yang diduga dilakukan OJK saat ini sebagai bentuk tidak beres pimpinan OJK NTB.

“Kami mengatensi konflik di NTB. Terkait dengan OJK ini kami kupas tuntas bahwa ada beberapa buat kami resah. Banyak menduga OJK terlihat politik praktis. Dia menggunakan  anggaran seharusnya digunakan untuk literasi keuangan, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada Pinjol,” kata dia.

“Seharusnya anggaran FKIJK digunakan untuk meningkatkan literasi bukan diduga membiayai kampanye caleg,” tegasnya.

Dia juga menyayangkan kebocoran data perbankan ke salah satu warga yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Padahal data perbankan hanya bisa diakses oleh OJK NTB, bank terkait dan kepala daerah dalam hal ini Pj Gubernur NTB. Namun entah mengapa bisa bocor ke salah satu guru besar di Mataram.

Baca Juga:
Sudah Dua Pekan, Turis Rusia Masih Hilang di Gunung Rinjani
Momen Rocky Gerung Dibawa ke Gerung Lombok Barat
Sering Diteror Pinjol, Petani di Lombok Timur Gantung Diri

“Kebocoran data privat sangat kami sayangkan. Integritas OJK harusnya punya aturan main bagi informasi. Pihak luar kok bisa mengetahui. Kami duga ada permainan elite dalam kebocoran data tersebut,” bebernya.

“OJK tidak boleh bocorkan data perbankan. Kepala OJK bisa dipidana,” tegasnya.

Pengurus DPD GMNI NTB, Lalu Windy mengatakan dalam Pasal 3 UU Pemilu, instansi negara tidak boleh berpihak. Sehingga dia kembali mempertanyakan netralitas OJK NTB.