KORANNTB.com – Lombok Global Institute (Logis) NTB bakal melaporkan Nusra Institute yang mengeluarkan survei Pilkada NTB 2024 belum lama ini. Logis melaporkan Nusra Institute atas dugaan survei yang dikeluarkan abal-abal dan lembaga survei tersebut diduga ilegal.

Direktur Logis NTB, M. Fihiruddin mengatakan survei Nusra Institute dapat dikategorikan abal-abal karena merujuk pada Keputusan KPU Nomor 328 tahun 2024 tentang Pedomanan Teknis Pendaftaran  Pemantauan dan Lembaga Survei dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan.

“Bahkan pada Bab III/KpR.328 tahun 2024 pasal 9 dan 10 menyatakan bahwa survei atau jajak pendapat dapat dilakukan setelah dinyatakan terdaftar yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar,” kata Fihir, Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca Juga:DPRD NTB: Dugaan Parkir Mahal di Bandara Lombok Harus Diusut

Fihir mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi ke KPU dan menemukan fakta Nusra Institute tidak terdaftar di KPU.

“Untuk itu kami dari Logis NTB berpandangan bahwa ada indikasi jika survei yang dilakukan Nusra Institute merupakan survei abal-abal yang tujuannnya adalah melakukan pembohongan,” ujarnya.

Baca Juga:Antara Citra dan Kinerja: Mengurai Arah Pemerintahan Iqbal-Dinda

Survei tersebut dinilai berpotensi pidana dan dapat diproses secara hukum.

“Hal ini berpotensi pidana, baik berupa pelanggaran terhadap prinsip pemilihan dan dugaan pelanggaran lainya,” kata Fihir.

Baca Juga:
Pojok NTB dan Mi6 Gelar Diskusi Publik, Soroti Kepemimpinan Iqbal-Dinda
Madam Bonita Minta Gubernur NTB Gerak Cepat Buat Terobosan di Sektor Pariwisata
Ali BD Kritik Gubernur NTB: Daripada Renovasi Kantor DPR Mending Perbaiki Jalan

Fihir mengultimatum Nusra Institute dalam waktu 3×24 jam tidak melakukan klatifikasi, maka Logis NTB akan menempuh upaya hukum.

“Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam Nusra Institute tidak melakukan klarifikasi, maka Logis akan segera menggunakan atau melakukan upaya hukum,” katanya.

Hal tersebut sebagai bentuk edukasi kepada publik agar tidak mudah percaya hasil survei.

“Ini kami lakukan sebagai upaya edukasi kepada publik untuk tidak cepat-cepat memepercayai lembaha survai abal-abal yang tidak terdaftar di KPU,” katanya.

Menanggapi itu Direktur Nusra Institute, M. Roby Satriawan mengatakan hasil survei yang dikeluarkan dengan metode ilmiah dan melibatkan 47 peneliti.

“Kami melakukan survei dgn metode ilmiah, melibatkan 47 peneliti, jika tidak sepakat dgn hasil kami ya tidak masalah karna itu adalah hak warga negara,” ujarnya.

“Silahkan saja lembaga mana yg di anggap kredibel itu yg dipercaya. Mau percaya hasil OMI silahkan, mau percaya hasil Poltraking silahkan, mau percaya hasil Kedai Kopi atau IPO silahkan,” sambungnya.

Dia membantah bahwa survei yang dikeluarkan bodong.

“Bukan bodong, cuma belum terdaftar di KPU saja, sama juga dengan OMI,” katanya.