KORANNTB.com – Upaya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur NTB berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/6/2026). Massa menggelar demo menolak progam Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi dalam demonstrasi yang digelar Aliansi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Mataram bersama Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). Sejak sore, peserta aksi telah berkumpul di lokasi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.

Sejumlah program pemerintah menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Dalam aksi demo massa meminta evaluasi terhadap Program MBG, menolak Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Koordinator lapangan aksi yang juga Demisioner Ketua Korkom HMI MPO Unram, Andiman, menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk bertemu secara langsung dengan orang nomor satu di NTB.

“Kami hadir di depan Kantor Gubernur NTB ingin menemui pimpinan tertinggi di NTB, yaitu Bapak Iqbal,” ujarnya.

Selama demonstrasi berlangsung, gubernur tidak menemui peserta aksi. Pemerintah Provinsi NTB kemudian menunjuk Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Amir, untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Di saat yang sama, kepolisian menawarkan fasilitasi pertemuan dengan asisten gubernur.

Peserta aksi tidak menerima opsi tersebut. Mereka menegaskan hanya bersedia berdialog dengan gubernur atau wakil gubernur karena menilai aspirasi yang sebelumnya disampaikan melalui perwakilan pemerintah tidak pernah memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Kondisi di lapangan berubah tegang ketika demonstran membakar ban sebagai simbol kekecewaan terhadap sikap pemerintah. Situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas hingga memicu benturan fisik.

Menurut Andiman, aparat kepolisian mulai melakukan tindakan pembubaran sesaat setelah ban yang dibakar mulai menyala.

“Ban baru terbakar, pihak kepolisian langsung turun, mendorong kami, menarik massa aksi hingga ada beberapa massa aksi yang mengalami luka-luka ringan di sebagian tubuhnya,” katanya.

Ia menilai langkah yang diambil aparat tersebut merupakan tindakan represif terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat di ruang publik. Hingga kejadian itu berlangsung, tuntutan untuk bertemu langsung dengan Gubernur NTB belum terpenuhi.