Jaksa Ajukan Banding Putusan Lepas Badai NTB
KORANNTB.com — Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan lepas Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara dugaan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi di Pengadilan Negeri (PN) Raba/Bima.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Raba/Bima, permohonan banding tersebut tercatat pada Senin, 16 November 2026.
Dalam informasi perkara Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi, tercantum nama Syahrur Rahman, SH, sebagai penuntut umum sekaligus pemohon banding. Sementara Uswatun Hasanah alias Badai NTB tercatat sebagai pihak terbanding.
Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Majelis Hakim PN Raba/Bima sebelumnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Badai NTB pada Rabu (11/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Namun, terdapat dasar peniadaan pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Majelis Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Selain itu, barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook @Badai NTB dikembalikan kepada terdakwa.
Putusan tersebut sebelumnya mendapat apresiasi dari Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) yang mendampingi Badai NTB.
Perwakilan Tim Advokat BERANI, Yan Mangandar Putra, sebelumnya berharap jaksa mempertimbangkan untuk tidak mengajukan banding. Pihaknya menilai aktivitas Badai NTB dalam mengungkap persoalan peredaran narkotika merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat untuk kepentingan umum.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai terdapat alasan pembenar berupa kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pengajuan banding oleh jaksa ini membuat perkara Badai NTB kembali memasuki tahapan proses hukum di tingkat peradilan berikutnya.
Sementara itu, berdasarkan tampilan SIPP yang tercatat pada 16 November 2026, kolom tanggal penerimaan memori banding dan tanggal pemberitahuan permohonan banding kepada pihak terbanding masih belum memuat tanggal.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya dari perkara ini akan bergantung pada proses administrasi dan pemeriksaan banding di pengadilan tingkat berikutnya.
