KORANNTB.com — Dua anggota Polri di lingkungan Polres Dompu dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) menyusul kasus persetubuhan terhadap seorang tahanan perempuan hingga hamil yang menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Kedua anggota tersebut yakni Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman dan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan pemberian sanksi pemecatan terhadap kedua anggota tersebut. Putusan PTDH dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dilaksanakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB.

“Saudara INAW dan T juga divonis PTDH dalam sidang etik yang dilakukan Propam (Polda NTB),” ungkap Kholid kepada detikBali, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dilansir dari detikBali.

Kholid tidak merinci lebih jauh mengenai peran masing-masing anggota dalam kasus tersebut. Namun, ia memastikan keduanya terbukti melakukan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan kode etik profesi Polri.

Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan/atau huruf c serta Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Aiptu Taufikurahman terbukti melanggar Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 huruf b dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan Pasal 10 Ayat (2) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Mantan Kapolsek Dompu Lebih Dahulu Dipecat

Sebelumnya, mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH setelah terbukti melakukan persetubuhan terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026 di lingkungan Polsek Dompu. Persetubuhan disebut berlangsung di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Dalam kejadian tersebut, Sarbani juga diketahui mengonsumsi minuman keras.

Dalam pemeriksaan, terungkap pula adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.

Kasus ini mencuat setelah diketahui DR mengalami kehamilan saat masih berstatus sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu. Perempuan tersebut merupakan terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex dan perkaranya telah memasuki tahap persidangan.

Setelah kasus tersebut terungkap dan menjadi perhatian publik, Sarbani dicopot dari jabatannya sebelum akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang kode etik.

Dengan keputusan PTDH terhadap Taufikurahman dan Nyoman Adi Wijaya, kini tiga anggota Polri telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait kasus tahanan perempuan yang hamil di lingkungan Polsek Dompu.