KORANNTB.com — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Informasi pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran.

“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026).

Kabar pengunduran diri tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal untuk memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden tersebut.

Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Adapun 120 anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat tersebut terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 18 PKB, 19 NasDem, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.

Dalam pemaparan masing-masing fraksi, persoalan persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu alasan yang dipersoalkan. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen ijazahnya.

Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran sendiri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang tengah dihadapinya. Salah satunya agar Gibran tetap menempuh jalur hukum melalui PTUN.

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.

Hingga berita ini ditulis, kabar penyerahan surat pengunduran diri tersebut masih bersumber dari keterangan orang dekat Gibran sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.