KORANNTB.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai produk yang haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Dilansir dari situs resmi MUI, fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain penggunaan, MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

Tidak hanya itu, produksi maupun perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram dalam fatwa tersebut.

MUI turut mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti ketetapan tersebut.

Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik agar masyarakat terlindungi dari paparan dan dampak negatif penggunaannya.

Selanjutnya, pemerintah diminta melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.

Kementerian Kesehatan juga direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Kementerian Keuangan turut diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Di sisi penegakan hukum, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup segala celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

Masyarakat pun diimbau menghindari penggunaan vape dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapan fatwa diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.