Bangunan Diduga Langgar Tata Ruang di Gili Trawangan Mulai Ditertibkan
KORANNTB.com — Penertiban bangunan di kawasan sempadan pantai Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), mulai dilakukan. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Tim Terpadu mulai melayangkan Surat Teguran I kepada pemilik bangunan yang terindikasi melanggar ketentuan tata ruang.
Pada Selasa (17/11/2026), Satpol PP KLU bersama Tim Terpadu turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei sekaligus memberikan Surat Teguran I kepada pemilik bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menertibkan pemanfaatan kawasan pesisir Gili Trawangan yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Lombok Utara.
Kepala Satpol PP KLU, Totok Surya Saputra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemantauan dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim Terpadu Penataan dan Penertiban Sempadan Pantai Tahun 2026.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bagian Pembangunan Setda KLU, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Naker, serta Dinas PUPR-PKP.
“Hasil pemeriksaan lapangan menemukan sejumlah bangunan yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang di kawasan sempadan pantai Gili Trawangan,” ujar Totok.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian teguran pertama kepada masing-masing pemilik bangunan.
“Artinya, proses penertiban kini mulai memasuki tahap peneguran administratif,” jelasnya.
Totok menegaskan, penertiban tersebut bukan sekadar persoalan bangunan, melainkan juga menyangkut pemanfaatan kawasan pesisir agar tetap memperhatikan fungsi perlindungan pantai.
Secara regulasi, langkah penertiban itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Daerah KLU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011–2031, serta sejumlah ketentuan lainnya mengenai bangunan gedung dan ketertiban umum.
Kawasan sempadan pantai memiliki fungsi penting dalam menjaga kelestarian pantai dan melindungi ekosistem pesisir. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan dimulainya pemberian Surat Teguran I, pemerintah daerah kini memasuki tahapan penegakan aturan terhadap bangunan yang terindikasi melanggar ketentuan tata ruang.
Konsistensi pengawasan dan tindak lanjut penertiban menjadi hal penting untuk memastikan penataan kawasan pesisir Gili Trawangan berjalan sesuai regulasi.
“Kegiatan survei dan pemberian Surat Teguran I tersebut berlangsung aman dan kondusif,” pungkasnya.
