KORANNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Ketentuan baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan dilakukan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.

Besaran UMP tahun depan mengalami kenaikan Rp247.198 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.673.861. Persentase kenaikannya mencapai 9,245 persen.

Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kebijakan kenaikan upah tersebut merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di daerah.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” katanya, Sabtu (21/11/2026).

Ahsanul menjelaskan, penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme pengupahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam prosesnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi serta indeks tertentu sebagai dasar penyesuaian upah minimum.

Selain ketentuan regulasi, aspirasi kalangan pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran UMP 2027.

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja. Tentu tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai kebijakan penyesuaian upah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nominal pendapatan, tetapi juga harus berdampak pada kualitas kehidupan pekerja.

Pemerintah daerah juga berupaya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan serta memperluas lapangan pekerjaan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB mendorong peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha semakin berkembang.

Melalui kebijakan UMP 2027, pemerintah berharap hubungan industrial di NTB dapat berjalan lebih sehat dan berkeadilan, seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.