KORANNTB.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kebijakan sektor perikanan harus disusun berdasarkan data yang akurat atau evidence-based policy agar pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan dan berpihak kepada nelayan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6).

Sebagai provinsi yang berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores, NTB memiliki potensi kelautan yang besar. Namun, menurut Gubernur, potensi tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri.

“Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik,” ujar Miq Iqbal.

Ia mengatakan, persoalan mendasar yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan saat ini adalah terbatasnya data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan sehingga berbagai program belum memberikan hasil yang optimal.

“Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur mengajak perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah (NGO), lembaga riset, serta seluruh pemangku kepentingan membangun sistem data perikanan yang lebih akurat melalui kolaborasi.

Selain penguatan data, Miq Iqbal menilai konsep perikanan berkelanjutan juga harus dibarengi dengan pembangunan ekosistem usaha yang sehat, mulai dari nelayan, industri pengolahan, hingga rantai pemasaran.

“Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor perikanan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan ketahanan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan posisi strategis NTB yang berada di WPP 573 dan WPP 713 menjadi modal penting untuk mengembangkan komoditas perikanan berdaya saing global.

Ia mengapresiasi Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang berhasil mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga memperoleh sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC).

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen mempercepat penerbitan E-Pas Kecil bagi nelayan sebagai syarat memperoleh BBM bersubsidi. Program tersebut akan dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota mengingat jumlah nelayan di NTB mencapai lebih dari 60 ribu orang.

Pemprov NTB menilai masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.