KORANNTB.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia membantah tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian menjelang penangkapan yang dikaitkan dengan kasus tersebut.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Bahlil bahkan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa disertai bukti. Menurutnya, informasi tersebut bukan persoalan sepele karena menyangkut reputasi dirinya sekaligus nama baik Partai Golkar.

Dikutip dari JPNN.com, Bahlil mengaku baru mengetahui namanya ikut terseret dalam isu tersebut setelah menyelesaikan penerbangan pagi. Ia disebut-sebut sebagai pimpinan partai politik yang bertemu dengan sejumlah jenderal kepolisian sekitar tiga jam sebelum para perwira tersebut ditangkap.

“Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).

Bahlil juga merespons pernyataan seorang tokoh senior yang menyampaikan dugaan tersebut melalui sebuah siniar di media sosial. Ia menantang pihak yang menyebut namanya agar mengemukakan bukti, bukan sekadar menyampaikan tuduhan kepada publik.

“Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Bahlil memastikan akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan informasi tersebut. Ia memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam agar pihak yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan pernyataannya sebelum dirinya membawa persoalan itu ke ranah hukum.

“Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” katanya.

Ia menilai tuduhan tersebut memiliki dampak lebih luas daripada sekadar persoalan pribadi. Sebab, posisi yang diembannya sebagai ketua umum partai politik membuat tudingan itu turut menyangkut kehormatan organisasi yang dipimpinnya.

Bahlil pun menegaskan tidak akan membiarkan tuduhan tanpa dasar berkembang begitu saja. Ia mengingatkan bahwa demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus disertai tanggung jawab serta informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya.

“Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur? Nanti lama-lama orang baru bangun tidur mimpi, enggak tahu malam minum apa, tiba-tiba bicara bangsa,” tambahnya.

Sebelumnya, nama Bahlil muncul dalam berbagai spekulasi yang berkembang seiring pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Penahanan sejumlah jenderal memicu beragam pembahasan di ruang digital. Salah satu narasi yang kemudian mencuat menyebut adanya pimpinan partai politik yang juga menjabat di kabinet bertemu dengan sejumlah jenderal kepolisian beberapa jam sebelum penangkapan dilakukan.

Namun, Bahlil membantah bahwa dirinya merupakan sosok yang dimaksud dalam informasi tersebut. Ia menegaskan kesiapannya membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila pihak yang menyebarkan tuduhan tidak dapat menunjukkan bukti yang mendukung pernyataannya.