KORANNTB.com – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam keras dugaan adanya upaya intervensi dan tekanan bisnis terhadap perusahaan media terkait pemberitaan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lombok Barat dan mantan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM), yang diduga dilakukan PT AMGM.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Ketua AMSI Wilayah NTB, Sirtupillaili menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan adanya tindakan oknum perusahaan yang berupaya menghalangi pemberitaan jalannya persidangan dengan menggunakan iming-iming maupun ancaman pemutusan kerja sama advertorial. Menurutnya, langkah tersebut sangat bertentangan dengan semangat kebebasan pers serta etika jurnalistik.

“Publik berhak tahu atas fakta-fakta dalam persidangan terkait kasus korupsi Bupati Lombok Barat dan eks Dirut PT AMGM. Hendaknya kerja sama bisnis antara media dan perusahaan tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tegas Sirtupillaili dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Sirtu begitu dia akrab disapa juga menekankan bahwa kerja sama advertorial murni merupakan kesepakatan bisnis yang harus dijalankan secara profesional dan proporsional, tanpa mencampuri independensi ruang redaksi.

Menyikapi persoalan tersebut, secara kelembagaan Ketua AMSI NTB resmi menyampaikan lima poin tuntutan tegas:

1. Mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk tekanan bisnis terhadap perusahaan media, termasuk penggunaan ancaman pemutusan kerja sama iklan dan advertorial untuk memengaruhi substansi pemberitaan.
2. Meminta seluruh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis menghormati independensi perusahaan pers serta tidak mencampuri kebijakan editorial melalui hubungan komersial.
3. Mendorong transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan kerja sama publikasi dan periklanan pemerintah maupun BUMD, sehingga tidak menjadi instrumen diskriminasi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
4. Meminta seluruh pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan agar menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai Undang-Undang Pers, bukan melalui tekanan terhadap perusahaan media.
5. Mendorong perusahaan media untuk memperkuat tata kelola internal dan menjaga pemisahan yang tegas (firewall) antara kepentingan bisnis dengan independensi redaksi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AMSI NTB, Satria Zulfikar menambahkan bahwa pandangan dan tuntutan tersebut merefleksikan posisi organisasi secara utuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, tindakan intimidasi tersebut dilakukan oleh oknum tertentu yang dulunya merupakan staf humas PT AMGM yang kerap mengurus kerja sama media.

Aksi tersebut terjadi secara beruntun di lokasi persidangan, yakni di Pengadilan Tipikor Mataram, pada tanggal 4 November serta 11–12 November 2026.

“Bentuk intimidasinya berupa upaya menghalangi jurnalis dan media untuk menulis berita mengenai persidangan kasus korupsi LAZ dkk,” ungkap Satria.

Dikatakan Pemimpin Redaksi Koranntb.com itu bahwa oknum tersebut melancarkan ancaman terbuka, yakni akan memutuskan kerja sama media bagi perusahaan pers yang tetap menayangkan pemberitaan terkait persidangan kasus korupsi tersebut.

Akibat tekanan ini, sejumlah media lokal dan siber tercatat menjadi korban, dilaporkan sempat menurunkan (takedown) berita akibat tekanan tersebut.

“Perbuatan oknum itu jelas melanggar kemerdekaan pers, mencampuradukkan urusan bisnis dan redaksi, serta merupakan upaya melemahkan pemberantasan korupsi,” tegas Satria.