Bantuan Kementerian PPPA untuk Warga NTB Dikeluhkan, Tidak Sesuai Nilai Barang
KORANNTB.com – Paket bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dikeluhkan sejumlah warga penerima bantuan di Provinsi NTB.
Bantuan tersebut sejatinya disalurkan untuk kelompok rentan yakni anak-anak, remaja perempuan, dan lansia perempuan, di masa pandemi Covid-19. Menyasar sekitar 700 penerima bantuan, tiap paket bantuan dengan pagu dana sebesar Rp300 ribu perpaket. Tapi, faktanya yang diterima masyarakat hanya beberapa item barang kebutuhan yang jika dikonversi nilainya tak mencapai Rp150 ribu.
“Item dalam paketnya benar-benar kurang, tidak sesuai dengan nilai yang Rp300 ribu itu. Jauh jika dibandingkan dengan JPS Gemilang, padahal JPS hanya Rp250 ribu per paket,” kata salah seorang warga penerima bantuan di Mataram.
Informasi terkait tidak layaknya bantuan Kementerian PPPA itu juga disampaikan seorang petugas relawan sosial sebut saja Bambang (nama samaran).
Menurut Bambang, warga penerima seolah direndahkan dalam program bantuan Kementerian PPPA ini. Bukan hanya soal isi paket yang kuantitasnya sangat sedikit, juga dalam hal penyaluran, dimana warga penerima harus datang sendiri ke Dinas terkait di Kabupaten dan Kota yang ditunjuk.
Bambang mencontohkan, paket bantuan untuk lansia hanya berisi satu buah pampers dewasa, vitamin c tabletan, susu bubuk entrasol kemasan 200 gram, sampho lifebuoy, satu biji sabun detol batangan, pepsodent, masker dan minyak kayu putih ukuran kecil. Sementara untuk paket balita dan anak hanya berisi tisu basah, pepsodent dan sikat gigi anak, sabun lifebuoy batangan, biskuit roma, dan vitamin suplemen tablet.
“Nilainya kalau dirupiahkan tidak sampai Rp150 ribu, bahkan Rp100 ribu juga nggak sampai. Masak pampers untuk lansia hanya 1 biji, ini kan hanya sekali pakai,” tukasnya.
Menurut dia, kebanyakan warga penerima merasa kecewa dengan bantuan Kementerian PPPA itu, apalagi setelah tahu bahwa dana bantuan sebenarnya Rp300 ribu perpaket tapi isinya jauh dari estimasi itu.
Meski mengaku mengapresiasi niat baik pemerintah khususnya Kementerian PPPA, namun warga penerima kesal dengan dugaan permainan oknum yang diduga “menyunat” anggaran bantuan. (red)
