KORANNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa kendala akses pada sejumlah website perangkat daerah bukan disebabkan karena website tidak dikelola ataupun dinonaktifkan, melainkan akibat proses pembaruan sertifikat keamanan digital atau Secure Socket Layer (SSL) pada server yang berada di lingkungan Pusat Data Nasional (PDN).

Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., menjelaskan bahwa pengelolaan website dan aplikasi perangkat daerah Pemprov NTB saat ini berada pada dua infrastruktur pusat data, yakni Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Komputasi Pemerintah Provinsi NTB (Data Center Mandiri Pemprov NTB).

Menurutnya, sejumlah website perangkat daerah yang mengalami kendala akses merupakan website yang berada pada infrastruktur server Pusat Data Nasional.

“Adapun sertifikat SSL domain ntbprov.go.id pada lingkungan PDN berakhir masa berlakunya pada 9 Mei 2026. Sertifikat SSL merupakan sistem pengamanan wajib dalam tata kelola layanan pemerintahan digital guna menjamin keamanan akses serta perlindungan data layanan publik,” jelas Yasrul.

Ia menambahkan, sebelum masa berlaku sertifikat berakhir, Pemerintah Provinsi NTB melalui tim Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB telah lebih dahulu mengajukan permohonan pembaruan sertifikat SSL kepada pengelola PDN melalui mekanisme ticketing pada 30 April 2026.

Namun demikian, karena server tersebut berada dalam pengelolaan Pusat Data Nasional, proses pembaruan sertifikat harus dilakukan oleh pengelola PDN sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku secara nasional. Proses penyelesaian pembaruan sertifikat tersebut baru dilakukan oleh pihak pengelola PDN pada 12 Mei 2026.

“Karena itu, kendala akses yang terjadi bukan disebabkan website pemerintah daerah tidak dikelola ataupun dimatikan, melainkan karena sedang berlangsung proses pembaruan sistem keamanan pada server yang berada di lingkungan Pusat Data Nasional,” tegasnya.

Selain faktor pembaruan sertifikat keamanan, terdapat pula beberapa alamat website perangkat daerah yang telah mengalami penyesuaian domain dan struktur tautan mengikuti nomenklatur terbaru perangkat daerah sesuai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Akibatnya, apabila masyarakat masih menggunakan alamat lama, maka beberapa halaman website dapat terlihat tidak ditemukan ataupun mengalami salah alamat.

Sementara itu, untuk website dan aplikasi perangkat daerah yang berada di lingkungan Pusat Komputasi Pemerintah Provinsi NTB (Data Center Mandiri Pemprov NTB), pembaruan sertifikat SSL telah dilakukan lebih awal sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

“Pembaruan sertifikat SSL pada server milik Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil dilakukan sejak 2 Mei 2026 sebagai langkah antisipasi sekaligus penguatan keamanan sistem layanan digital pemerintah daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa penguatan keamanan sistem digital, layanan pemerintahan berbasis elektronik, dan keterbukaan informasi publik tetap menjadi komitmen dalam pengembangan tata kelola pemerintahan digital di daerah.

“Kami menghormati kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, penting juga untuk memahami substansi teknis persoalan secara utuh agar kritik yang disampaikan benar-benar dapat memperkuat tata kelola dan pelayanan pemerintahan berbasis digital,” pungkasnya.

Berikut daftar perubahan alamat website yang dikatakan tidak bisa diakses dengan perubahan (silahkan diakses pada alamat perubahan website yang baru), sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Link lama:
https://bpkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik

Link baru:
bkad.ntbprov.go.id/PPID/Klasifikasi-Informasi-Publik/berkala
Penjelasan:
Nomenklatur berganti menjadi BKAD, sehingga Alamat web yang semula bpkad.ntbprov.go.id menjadi bkad.ntbprov.go.id

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Link lama:
https://bappeda.ntbprov.go.id/daftar-dokumen/daftar-informasi-publik

Link baru
bappeda.ntbprov.go.id

Penjelasan:
Halaman daftar informasi publik masih kosong dikarenakan masih proses penyiapan data untuk perpindahan dari website yang lama ke website yang baru (menggunakan CMS NTB).

3. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Link lama:
https://brida.ntbprov.go.id/ppid

Link baru:
brida.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/informasi-berkala

Penjelasan:
Website sudah beralih menggunakan CMS NTB sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

4. Biro Kerjasama Setda NTB

Link lama:
https://birokerjasama.ntbprov.go.id/ppid/1

Link baru:
biropemerintahan.ntbprov.go.id

Penjelasan:
OPD di-merger dengan Biro Pemerintahan dan OTDA menjadi salah satu bagian, yaitu Bagian Kerjasama

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Link lama:
https://biropbj.ntbprov.go.id/public/v2/daftar-informasi-fublik-biro-pbj

Link baru:
biropbj.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/informasi-berkala

Penjelasan:
Website sudah beralih menggunakan CMS NTB sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

6. Biro Administrasi Pimpinan (Adpim)

Link lama:
https://ppid.biroadpim.ntbprov.go.id/

Link baru:
biroumumadpim.ntbprov.go.id/page/informasi-berkala

Penjelasan:
OPD di-merger dengan Biro Umum

7. Biro Hukum Setda NTB

Link lama:
https://jdih.ntbprov.go.id/content/daftar-informasi-publik-dip-biro-hukum-setda-provinsi-ntb

Link baru:
https://jdih.ntbprov.go.id/page/daftar-informasi-publik-dip

Penjelasan:
Website berganti sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

8. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Link lama:
https://birokesra.ntbprov.go.id//statis-43/daftar-informasi-publik.html

Link baru:
birokesra.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/informasi-berkala

Penjelasan:
Website sudah beralih ke CMS NTB sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

9. Biro Pemerintahan

Link lama:
https://biropemerintahan.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik

Link baru:
biropemerintahan.ntbprov.go.id

Penjelasan:
Website sudah beralih ke CMS NTB sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

10. Dinas Kesehatan

Link lama:
https://dinkes.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik

Link baru:
https://dinkes.ntbprov.go.id/page/daftar-informasi

Penjelasan:
Website sudah beralih ke CMS NTB sehingga struktur halaman dan link halaman juga berubah.

11. Dinas Ketahanan Pangan

Link lama:
https://diskapang.ntbprov.go.id/pages/ppid

Link baru:
dpkp.ntbprov.go.id
Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Pertanian

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Link lama:
https://dpu.ntbprov.go.id/web/page/Daftar-Informasi-Publik

Link baru:
dpu.ntbprov.go.id/informasi-publik

Penjelasan:
Website dikembangkan ulang, sehingga struktur link berganti juga

13. DPMPD Dukcapil

Link lama:
https://dpmpddukcapil.ntbprov.go.id/new/index.php/daftar-informasi-publik/

Link baru:
https://dpmpddukcapil.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/

Penjelasan:
Pembaharuan website sehingga link berubah

14. Dinas Pemuda dan Olahraga

Link lama:
https://dispora.ntbprov.go.id/page/informasi-setiap-saat.html

Link baru:
https://dikpora.ntbprov.go.id/PPID

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Pendidikan

15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Link lama:
https://dikbud.ntbprov.go.id/ppiddip

Link baru:
https://dikpora.ntbprov.go.id/PPID

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Pemuda dan Olahraga

16. Dinas Perdagangan

Link lama:
https://disdag.ntbprov.go.id/index.php/info-pub

Link baru:
https://disperindag.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/informasi-berkala

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Perindustrian

17. Dinas Perindustrian

Link lama:
https://disperin.ntbprov.go.id/?page_id=834

Link baru:
https://disperindag.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik/informasi-berkala

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Perdagangan

18. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Link lama:
https://distanbun.ntbprov.go.id/?page_id=4097

Link baru:
dpkp.ntbprov.go.id

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Ketahanan Pangan

19. Dinas Perumahan dan Permukiman

Link lama:
https://disperkim.ntbprov.go.id/daftar-informasi-publik-dip

Link baru:
dpu.ntbprov.go.id/informasi-publik

Penjelasan:
OPD merger dengan Dinas Pekerjaan Umum

20. Dinas Sosial P3A NTB

Link lama:
https://sosial.ntbprov.go.id/ppid/daftar-informasi-publik/

Link baru:
https://sosialp3a.ntbprov.go.id/

Penjelasan:
OPD merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan alamat berganti

21. RS Manambai Abdulkadir

Link lama:
https://rsmanambai.ntbprov.go.id/pages/visi-dan-misi-ppid

Link baru:
https://rsmanambai.ntbprov.go.id/page/visi-dan-misi-ppid

Penjelasan:
Link halaman berganti karena perubahan konten

22. RSJ Mutiara Sukma

Link lama:
https://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id/ppid

Link baru:
https://rsmutiarasukma.ntbprov.go.id/ppid

Penjelasan:
Nomenklatur berubah menjadi RS Mutiara Sukma

23. Bappenda – tercatat dua kali dalam data)

Link lama:
https://bappenda.ntbprov.go.id/

Link baru:
https://bapenda.ntbprov.go.id/

Penjelasan:
Nomenklatur berubah menjadi BAPENDA

Sebelumnya, website OPD menjadi sorotan karena disebut tidak aktif.