Kinerja ITDC di KEK Mandalika Belum Memuaskan
KORANNTB.com – Progres pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menuai kritik dari Komisi VI DPR RI.
Kapoksi PAN Komisi VI DPR-RI Abdul Hakim Bafagih, yang melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Senin, 19 Oktober 2020 melihat secara langsung progres pembangunan sirkuit.
Berdasarkan pengamatannya selama berkunjung, Abdul hakim yang akrab disapa Hakim ini menilai ada minim progres dalam pembangunan sirkuit dan aspek aspek penunjangnnya. Yang mana, seharusnya progress pembangunan segala aspek penunjang tersebut berjalan seperti yang diharap.
Ia mengatakan progres pembangunan fasilitas penunjang MotoGP Lombok belum sesuai harapan. Seperti, kesiapan hotel (hospitality) bagi para tamu undangan yang akan menonton ajang pergelaran ini. Sebab, pergelaran ini diperkirakan akan dihadiri oleh 300 ribuan wisatawan seperti yang disampaikan Dirut ITDC, AbdulBar M. Mansur.
“Terutama jumlah kamar berulang kali saya tanya terkait kesiapan hotel. Jangan sampai event di sini, nginap di provinsi lain. Enggak ada uang yang dibelanjakan di sini,” ujarnya.
Selain masalah kamar, CEO Persik Kediri ini menyoroti minim progress pada pembangunan Pullman Hotel milik ITDC. Ia menilai, pembangunan Pullman Hotel ini sangat lambat.
“Padahal, peletakan batu pertamanya telah dimulai pada tahun 2016 dengan anggaran 658 miliar. Namun hingga saat ini pembangunannya belum juga selesai,” katanya.
Selain Pullman, ia juga menyoroti soal pembangunan hotel lainya yang sudah dikerjasamakan oleh ITDC dengan penandatangan LUDA pada 2016, 2017 dan 2018, seperti Royal Tulip, Paramount, Golden Tulip, Marriot, Aloft Hotel, Mandalika Beach Club, Marta Hotel, Grand Aston, cocomart, laza Hotel.
“Namun tidak ada yang selesai, hanya pembangunan SPBU dan Sea Water Reverse Osmosi SWRO aja,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan serapan tenaga kerja saat perhelatan MotoGP nanti. Persoalan serapan tenaga kerja masih sangat minim mengingat target 587 ribu orang dan pendapatan 40 triliun sampai dengan 2025.
“Saya khawatir penyelenggaraan MotoGP tidak bisa menyerap tenaga kerja, tidak bisa menyerap pendapatan sesuai keinginan,” ujarnya.
Melihat perkembangan yang terjadi, Hakim juga menyoroti kinerja pemerintah provinsi yang terkesan adem ayem menyikapi segala permasalah aspek pendukung KEK Mandalika ini. Yang mana seharusnya, sebelum ajang ini digelar dan dikenalkan ke dunia namun tidak ada informasi, seperti informasi seputar motoGP Mandalika.
Di sisi UMKM ia juga menyoroti tentang BUMN Sarinah yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan. Ia menanyakan bagaimana peran Sarinah dalam mengakomodir UMKM seperti pendampingan produk UMKM agar bisa menjadi merchendise resmi MotoGP, atau mengisi outlet di salah satu zona komersial di sirkuit MotoGP.
“Seperti yang dijelaskan Gubernur NTB bahwa ada 5000 UMKM yang membutuhkan pendampingan dan ini sudah semestinya harus menjadi perhatian dari BUMN Sarinah,” ujarnya.
Permasalahan lainnya yaitu soal Tenaga kerja atau SDM. Yang mana hingga saat ini kementerian hanya memiliki calon tenaga kerja baru di bidang pariwisata yang berasal dari sekolah Politeknik Pariwisata Lombok.
“Seharusnya, saat ini pemerintah mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan tenaga kerja, sebab ajang ini akan terselenggara satu tahun lagi,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kesiapan masakapai Garuda Indonesia dalam mendukung MotoGP seperti bagaimana Garuda akan mengangkut ratusan ribu penumpang.
“Apakah akan mempersiapkan maskapai tambahan. Jika iya, apakah terminal cukup, dan apakah ada rencana agar lapangan udara selaparang digunakan untuk lapangan support MotoGP?” Tegasnya. (red)
