KORANNTB.com – Tambang ilegal di NTB tersebar di banyak tempat. Minim dilakukan penindakan karena tidak ada Satgas khusus menindak tambang ilegal, serta ada indikasi keterlibatan pejabat dan orang berpengaruh lainnya.

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terdapa tambang ilegal. Meskipun dilakukan penertiban oleh Pemda setempat, ini memicu kekhawatiran serius dari berbagai pihak khususnya masyarakat yang terdampak.

Tambang liar di Desa Seloto Kecamatan Taliwang KSB kita kembali beroperasi dengan wajah baru yang ber modus koperasi.

Baca Juga:Team Quick Response Laskar Sasak Dibentuk, Masalah Debt Collector Jadi Atensi

Situasi ini dapat mengancam kelestarian lingkungan dan mencemari kawasan konservasi Danau Lebo, yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga setempat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB melalui pernyataan resminya (23/1/25) mengecam keras aktivitas tambang ilegal di NTB dan mendesak langkah tegas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, lebih- lebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk bertindak menghentikan praktik ilegal ini.

Baca Juga:Polisi Klaim Kerugian Polsek Kayangan 200 Juta

Wakil Ketua Umum KAMMI NTB, Khairul M., mengatakan Tambang ilegal Seloto kembali beroperasi dengan wujud baru, Pemprov NTB harus meng atensi persoalan ini.

“Kami meminta Pemprov NTB untuk segera bertindak tegas. DPRD NTB harus menelusuri aktivitas tambang di seloto dan menindak tegas mafia tambang yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:
Kapolsek Kayangan Hingga Kanit Reskrim Dicopot Pasca Penyerangan Mapolsek
Kemenag NTB Distribusi 37.497 Paket Sembako Selama Ramadhan 2025
Firman Wijaya Terpilih Jadi Ketua KONI, Bupati Ucapkan Selamat

Lanjut Khairul, tambang ilegal di Desa Seloto memiliki luas lahan mencapai 25 hektare dan kandungan emas yang melimpah. Aktivitas tambang berlanjut meski mendapat penolakan dari warga.

“Dampak buruknya semakin meluas, terutama terhadap Danau Lebo menjadi kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna. Danau ini juga menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat untuk irigasi bagi lahan pertanian,” ujarnya.

Khairul menyoroti juga tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat. Dia mengatakan tambang emas ilegal di Sekotong Lombok Barat masih beroperasi meskipun dilakukapn upaya penertiban.

“Aktifitas tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat juga masih berjalan, meskipun telah dilakukan upaya penertiban,” katanya.

“Kenapa semakin marak Tambang ilegal di NTB? Ini menjadi bukti Pemprov NTB masih lemah dalam pengawasan tambang ilegal ini. Dimana peran Pemprov NTB melalui Dinas Kehutan nya,” ujarnya

Dia mengatakan untuk mengawal persoalan ini PW KAMMI NTB Sudah menyurati Komisi IV DPRD untuk meminta hearing.

“Melalui PW KAMMI NTB kita sudah menyurati Komisi IV DPRD NTB untuk melalukan hearing untuk persoalan tambang Ilegal di NTB,” kata dia.

“Kita tunggu itikad Pemprov NTB untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih- lebih DPRD NTB untuk merespon hearing yang sudah di surati oleh PW KAMMI NTB,” ujarnya.