KORANNTB.com – Indonesia secara resmi telah berpindah dari Wilayah Regional Asia Tenggara (SEARO) ke Wilayah Regional Pasifik Barat (WPRO) di bawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan bersejarah ini disahkan pada sesi ke-78 Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA) di Jenewa, menandai babak baru bagi diplomasi kesehatan Indonesia di panggung global.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-38 yang bergabung dengan WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO), bersama negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Papua Nugini.

Permohonan Indonesia untuk berpindah wilayah regional WHO diajukan pada 3 Juni 2024 oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Setelah melewati sejumlah proses administratif dan diplomatik, termasuk diskusi di tingkat komite regional Asia Tenggara dan Pasifik Barat, keputusan final diambil melalui konsensus negara-negara anggota WHO pada 23 Mei 2025.

“Perpindahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kolaborasi teknis, inovasi, dan efisiensi dalam sistem kesehatan nasional,” ujar Budi dalam keterangan tertulis dari Jenewa.

Link Banner

Alasan Perpindahan

  1. Kedekatan Geografis dan Epidemiologis

Wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki karakteristik epidemiologis dan tantangan layanan kesehatan yang serupa dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Indonesia juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini—anggota WPRO—dan memiliki hubungan transportasi yang erat dengan Malaysia, Filipina, serta Australia.

  1. Akses terhadap Teknologi dan Inovasi Kesehatan

WPRO dikenal sebagai kawasan dengan investasi besar dalam transformasi digital kesehatan. Melalui perpindahan ini, Indonesia akan memiliki akses yang lebih besar terhadap platform berbasis data seperti Health Information and Intelligence Platform, serta peluang kolaborasi dengan negara-negara maju di bidang teknologi medis.

  1. Peningkatan Kapasitas Diplomasi Kesehatan

Masuk ke WPRO membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya dalam kebijakan kesehatan global. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa posisi ini akan memperluas kemitraan teknis dan pendanaan program-program prioritas kesehatan masyarakat.

Respon Regional dan Global

Langkah ini sempat menimbulkan perdebatan di antara anggota regional Asia Tenggara. Beberapa negara menyarankan agar Indonesia menunda keputusan, mengingat perannya yang sentral dalam kerangka kerja sama kesehatan ASEAN. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perubahan ini hanya berlaku dalam konteks WHO dan tidak memengaruhi komitmen bilateral dan regional yang telah berjalan.

“Perpindahan ini tidak berarti kami meninggalkan Asia Tenggara. Indonesia tetap aktif dalam kerjasama ASEAN Health Cluster dan komitmen regional lainnya,” tegas Budi.

Implikasi untuk Sistem Kesehatan Nasional

Perpindahan zona WHO ini diperkirakan akan mempercepat sejumlah reformasi kesehatan di Indonesia, khususnya: Penguatan sistem surveilans dan deteksi dini penyakit menular, akses lebih luas ke dukungan teknis dan pelatihan kesehatan dari negara-negara maju, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Namun, sejumlah pengamat juga mengingatkan tantangan integrasi, seperti penyesuaian dengan kebijakan regional baru dan perlunya mempertahankan sinergi dengan inisiatif yang masih dijalankan bersama negara-negara Asia Tenggara.

Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya menyesuaikan peta kolaborasi internasionalnya, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa negara ini siap mengambil peran lebih besar dalam sistem kesehatan global. Perjalanan menuju transformasi kesehatan nasional kini memasuki babak baru yang lebih terhubung dengan ekosistem inovatif regional di Pasifik Barat.