KORANNTB.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal terus melakukan pembenahan terhadap “mesin” Pemerintah Provinsi NTB. Penataan aparatur berbasis talenta, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga pemulihan Desa Adat Sade menjadi bagian dari arah pemerintahan yang ingin dibangun lebih terintegrasi, responsif, dan siap menghadapi berbagai persoalan.

Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair.

Rapim yang berlangsung di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8), turut dihadiri para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, dan direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah persiapan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.

Gubernur Iqbal menegaskan, penerapan manajemen talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan aparatur. Setiap ASN harus aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, serta prestasinya sebagai dasar pemetaan dan pengembangan karier.

“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur.

Melalui sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dan kompetensi ASN. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah.

Gubernur juga menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya peningkatan kualitas aparatur.

“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.

Perkuat koordinasi dan pengawasan internal

Rapim juga membahas penguatan koordinasi dan pengawasan internal di lingkungan Pemprov NTB. Gubernur meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komunikasi serta pengendalian sejak awal agar berbagai persoalan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang mampu bekerja secara terintegrasi. Setiap perangkat daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri ketika memberikan pelayanan maupun menangani persoalan yang berkaitan dengan masyarakat.

Pemprov NTB siapkan satgas kebencanaan

Kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi salah satu perhatian dalam Rapim tersebut. Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam penanganan gempa M7,7 di NTT menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB.

Dari pengalaman tersebut, Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang memiliki personel dan pembagian tugas yang telah dipetakan sejak awal.

Pembagian tugas tersebut mencakup berbagai kebutuhan dalam penanganan bencana, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian.

Satgas tersebut nantinya akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur. Selain itu, simulasi akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan agar seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan sistem tersebut, satgas diharapkan dapat segera diaktifkan ketika terjadi bencana tanpa harus kembali menyusun pembagian tugas dari awal.

Gubernur menilai pengalaman penanganan bencana di NTT memberikan pelajaran penting bagi NTB. Kehadiran tim NTB yang terdiri dari unsur medis, logistik, dapur umum dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat terdampak.

Tim tersebut bahkan diterima masyarakat seperti keluarga sendiri.

“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Gubernur.

Pemulihan Desa Adat Sade

Selain membahas manajemen ASN dan kesiapsiagaan bencana, Rapim juga membahas langkah pemulihan pascakebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.

Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dan mengelola proses pemulihan.

Dalam proses tersebut, pemerintah tetap akan memberikan pendampingan dan pengawasan agar pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta tetap mempertahankan karakter kawasan adat.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Desa Adat Sade memiliki nilai yang lebih luas dibandingkan sekadar bangunan fisik. Kawasan tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus menyimpan nilai arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak.

“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” kata Gubernur.

Ia menegaskan, proses pemulihan harus dilakukan dengan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Namun, rekonstruksi tidak boleh menghilangkan karakter dan keaslian Desa Adat Sade.

Gubernur berharap seluruh agenda pembenahan tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan aparatur, penanganan bencana maupun pemulihan kawasan terdampak bencana.

“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal.