KORANNTB.com – Peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan cukai, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara yang menopang pembiayaan berbagai program pembangunan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara, Totok Surya Saputra, SH., MH., mengingatkan masyarakat agar memahami dampak peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Rokok ilegal yang beredar tanpa pelunasan cukai menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor tersebut tidak dapat dipungut sebagaimana mestinya.

“Kondisi ini juga berkaitan dengan potensi penerimaan pajak rokok dan dana bagi hasil yang menjadi bagian dari mekanisme keuangan negara dan daerah,” jelas Totok dalam talkshow bertema Gempur Rokok Ilegal: Sinergi Pemda Lombok Utara & Bea Cukai Mataram Selamatkan Daerah (22/10/2026).

Penerimaan dari sektor cukai dan pajak rokok memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbagai kebutuhan publik.

Karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan cukai tidak hanya menyangkut kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pembangunan di daerah.

Di sisi lain, peredaran rokok ilegal turut menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen rokok yang menjalankan kewajibannya sesuai aturan.

“Produk ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih murah karena kewajiban cukainya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya,” jelas Totok.

Totok lebih jauh menyebut, Satpol PP KLU memandang edukasi kepada masyarakat dan pedagang sebagai bagian penting dari upaya menekan peredaran produk tersebut.

“Pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan di pasar, pemasangan baliho imbauan, serta pelibatan pemerintah kecamatan dan desa.

Melalui gerakan Gempur Rokok Ilegal, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya membeli dan memperdagangkan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Pemberantasan rokok ilegal pun diharapkan dapat mendukung terciptanya perdagangan yang lebih tertib, persaingan usaha yang sehat, serta penerimaan negara yang sesuai dengan ketentuan.