KORANNTB.com — Kontraktor bersama sejumlah pekerja menyegel proyek pembangunan 13 unit vila pada Sabtu (21/11), lantaran penyedia proyek, PT Inemaru JJS, diduga memutus kontrak secara sepihak dan belum menyelesaikan pembayaran pekerjaan sesuai progres.

Penyegelan dilakukan oleh Suparlan, kontraktor dari CV Lombok Baru. Ia mengaku terpaksa menghentikan proyek sebagai bentuk protes atas pengalihan pekerjaan kepada kontraktor lain tanpa pemberitahuan maupun pemutusan kontrak secara resmi.

Suparlan menilai tindakan penyedia proyek tersebut merugikan dirinya, terlebih pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya tiba-tiba dikerjakan pihak lain.

“Tidak ada pemutusan kontrak. Tetapi tiba-tiba ada kontraktor lain yang mengerjakan proyek saya. Ini saya anggap sudah salah dan melanggar aturan,” kata Suparlan saat penyegelan berlangsung.

Ia menegaskan, penghentian pekerjaan bukan tanpa alasan. Selain persoalan kontrak dan pembayaran, Suparlan juga mengungkap dugaan pelanggaran lain yang menyeret penyedia proyek, seorang warga negara Spanyol berinisial SHA alias Leo.

Leo diduga menggunakan dokumen keimigrasian yang mencatut nama Suparlan sebagai penjamin atau sponsor tanpa sepengetahuannya. Bahkan, tanda tangan Suparlan diduga dipalsukan untuk melengkapi dokumen tersebut. Nama Suparlan juga disebut tercantum dalam bagan perusahaan PT Inemaru JJS.

“Saya kaget kenapa nama saya dijadikan penjamin. Tanda tangan saya juga dipalsukan. Artinya, Leo ini diduga berulang kali melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Suparlan mengaku telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen tersebut ke Kanwil Imigrasi NTB. Namun, ia kecewa karena Leo disebut hanya diminta memperbaiki dokumen, lantaran dugaan pemalsuan dinilai bukan ranah Imigrasi.

Menanggapi hal tersebut, penyidik Kanwil Imigrasi NTB, Aditya Purbawa, mengatakan pemberian surat peringatan untuk perbaikan dokumen dilakukan karena adanya pembagian kewenangan penanganan perkara berdasarkan KUHAP baru.

Menurut Aditya, dugaan tindak pidana umum merupakan kewenangan kepolisian. Karena itu, pihak Imigrasi memberikan sanksi administratif berupa perbaikan dokumen kepada SHA.

“Kami dari kanwil (Ditjen) Imigrasi akan berkordinasi dengan Polres Lombok Tengah terkait pidana umum ini, dan jika terbukti maka akan diproses secara administratif dan pidana. Dan kepada yang bersangkutan (SHA) dikenakan sanksi administratif berupa perbaikan,” ujar Aditya.

Meski demikian, Suparlan mengaku tidak puas dengan penanganan laporan tersebut. Ia kemudian melaporkan Leo ke Polda NTB hingga persoalan itu diproses di Polres Lombok Tengah.

“Saya sudah lapor ke Kanwil Imigrasi, tapi dia malah diminta memperbaiki dokumen. Penegak hukum macam apa? Masa orang yang diduga terlibat pemalsuan hanya disuruh memperbaiki dokumen, padahal ini sudah masuk dugaan tindak pidana,” cetusnya.

Kekecewaan Suparlan terhadap penanganan kasus tersebut membuatnya berencana membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia mengaku akan menyampaikan aduannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Komisi XIII DPR RI, hingga DPD RI.

“Saya duga ada pihak-pihak yang sengaja melakukan ini. Saya akan sampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya mau ke Jakarta, sampaikan ke Komisi XIII dan DPD RI. Saya ingin semua tahu ada yang tidak beres dengan penanganan di Kanwil Imigrasi, sehingga saya terpaksa bergerak melakukan penyegelan,” tegas Suparlan.

Suparlan menegaskan akan tetap bertahan menghentikan pekerjaan hingga hak pembayaran berdasarkan progres pekerjaan diselesaikan. Ia juga mendesak aparat menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkannya sesuai ketentuan hukum.

Sempat Ditolak Brimob, Proyek Akhirnya Dihentikan

Penyegelan berlangsung Sabtu siang dengan melibatkan kontraktor dan sejumlah pekerja. Awalnya, aksi tersebut sempat mendapat penolakan dari anggota Brimob yang berjaga di lokasi proyek.

Namun, setelah Suparlan menjelaskan alasan penyegelan dan persoalan yang melatarbelakanginya, petugas akhirnya memberikan izin untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan.

“Ya, untuk pembangunan vila 13 unit, kita hentikan dulu karena masih ada permasalahan. Saya sudah telepon komandan saya untuk menghentikannya sampai masalah ini selesai,” ujarnya.

Koranntb.com saat ini masih mencoba menghubungi pihak terkait PT Inemaru JJS untuk konfirmasi peristiwa.