KORANNTB.com – Menyikapi isu yang berkembang di publik dan media massa terkait kegiatan sponsorship ajang balap internasional MXGP, guarantee letter, serta klaim pembayaran vendor, Bank NTB Syariah melalui M Ridwan Kurnia dari Corporate Communication PT Bank NTB Syariah menyampaikan sikap resmi serta langkah internal yang tengah dijalankan oleh manajemen.

Bank NTB Syariah menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan bisnis dan kerja sama.

“Kami menjunjung tinggi transparansi dan kepatuhan dalam setiap langkah. Semua keputusan, termasuk dalam kegiatan promosi dan sponsorship, berorientasi pada sinergi positif dengan program pembangunan daerah NTB,” ujarnya.

“Terkait proses penyelidikan yang berjalan, kami menghargai dan siap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.”

“Kami percaya pada asas praduga tak bersalah dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Pihak bank menegaskan bahwa prinsip utama dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam penyaluran dana promosi dan sponsorship, adalah kepatuhan terhadap asas GCG. Saat ini, manajemen Bank NTB Syariah sedang melakukan konsolidasi internal dan pendalaman data secara menyeluruh terhadap sejumlah isu yang muncul.

Terkait guarantee letter, bank masih dalam proses pendalaman mengenai keberadaan dan keaslian dokumen yang beredar, mengingat manajemen saat ini baru menjabat dan perlu mempelajari secara rinci dokumen-dokumen yang diterbitkan sebelumnya.

Sementara itu, mengenai dugaan pembayaran atau klaim vendor, Bank NTB Syariah menegaskan bahwa hubungan dan pembayaran terkait sponsorship dilakukan dengan pihak Event Organizer (EO), yaitu PT SEG. Pembayaran kepada vendor diselesaikan sesuai dengan perintah bayar dari pihak pelaksana yang telah disepakati.

Manajemen baru bank daerah tersebut menyatakan komitmennya untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan.

“Kami berada dalam tahap konsolidasi untuk memahami secara menyeluruh masalah yang terjadi. Komitmen kami jelas: mematuhi hukum, mengedepankan tata kelola yang baik (GCG), dan memastikan setiap kegiatan bersinergi positif dengan program Pemerintah Provinsi NTB untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar M Ridwan Kurnia.