KORANNTB.com – DPW PRIMA NTB mengapresiasi sikap politik Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang menolak proyek pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Sikap tersebut dinilai bukan sekadar keputusan administratif, tetapi mencerminkan arah pembangunan yang berpihak pada perlindungan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi masyarakat NTB.

Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin, mengatakan penolakan terhadap proyek kereta gantung menunjukkan adanya pertarungan arah pembangunan di NTB, khususnya dalam pengelolaan kawasan wisata alam.

“Keputusan Gubernur NTB menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani bukan sekadar keputusan administratif, tetapi merupakan sikap politik pembangunan yang bersandar pada nilai sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi yang kompleks,” ujar Fikrin dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, di tengah derasnya arus investasi dan industrialisasi pariwisata, proyek pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah kawasan alam dan ruang hidup masyarakat menjadi komoditas wisata massal. Padahal, kawasan Rinjani selama ini memiliki fungsi ekologis dan kultural yang penting bagi masyarakat Pulau Lombok.

“Penolakan terhadap proyek tersebut menunjukkan adanya pilihan arah pembangunan, apakah kawasan alam akan dijadikan komoditas wisata massal atau tetap dijaga sebagai ruang ekologis dan kultural yang memiliki batas keberlanjutan,” katanya.

Fikrin menjelaskan, dari perspektif sosial, proyek kereta gantung selama ini dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata yang diklaim mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia mempertanyakan pihak yang paling diuntungkan dari pembangunan tersebut.

Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan keuntungan terbesar dari proyek wisata skala besar justru lebih banyak dinikmati investor, operator wisata, dan pemilik modal eksternal. Sementara masyarakat lokal hanya menjadi tenaga kerja dengan upah rendah atau pelengkap ekonomi wisata.

“Penolakan terhadap kereta gantung dapat dilihat sebagai langkah untuk mencegah ketimpangan ekonomi di sektor pariwisata, penggusuran ruang hidup masyarakat, komersialisasi kawasan adat, dan marginalisasi masyarakat sekitar hutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat di sekitar Gunung Rinjani selama ini hidup dalam relasi sosial yang kuat dengan kawasan pegunungan sebagai sumber air, ruang pertanian, ruang spiritual, dan sumber penghidupan tradisional.

“Jika pembangunan wisata terlalu industrialistik, masyarakat berisiko kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri,” katanya.

Dari sisi budaya, Fikrin menilai Gunung Rinjani bukan sekadar objek wisata bagi masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Kawasan tersebut disebut memiliki nilai spiritual, historis, dan kosmologis yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Lombok.

“Di kawasan ini hidup berbagai tradisi ritual adat, penghormatan terhadap alam, dan sistem nilai yang memandang gunung sebagai ruang sakral,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah relasi manusia dengan gunung dari hubungan penghormatan menjadi hubungan konsumtif. Gunung, kata dia, tidak lagi dipahami sebagai ruang ekologis dan spiritual, tetapi menjadi produk wisata yang dieksploitasi demi kepentingan pasar.

“Fenomena ini dalam perspektif budaya disebut sebagai komodifikasi budaya dan alam, yaitu ketika nilai sakral diubah menjadi komoditas ekonomi,” katanya.

Karena itu, ia menilai penolakan terhadap proyek kereta gantung merupakan langkah nyata dalam melindungi martabat budaya lokal, nilai sakral kawasan, serta hak masyarakat menjaga makna ruang hidup mereka sendiri.

Selain aspek sosial dan budaya, Fikrin juga menyoroti dampak ekologis yang dinilai dapat muncul apabila proyek tersebut tetap dilaksanakan. Menurutnya, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan ekosistem pegunungan yang sangat rentan dan memiliki fungsi penting sebagai kawasan tangkapan air, penyangga iklim lokal, habitat flora-fauna endemik, hingga benteng ekologis Pulau Lombok.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur besar seperti kereta gantung berpotensi memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, gangguan habitat satwa, peningkatan sampah wisata, hingga tekanan terhadap sumber air.

“Masalah pokoknya bukan hanya pada lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi dampak turunan yang muncul seperti industri perhotelan, kawasan komersial, jalan akses, area parkir, dan lonjakan wisata massal,” ujarnya.

Fikrin menambahkan, Gunung Rinjani selama ini juga telah menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti sampah pendakian, kebakaran hutan, erosi jalur pendakian, dan tekanan wisata yang berlebihan.

“Penolakan proyek pembangunan kereta gantung Rinjani dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang,” katanya.

Dalam perspektif ekonomi, ia menilai proyek kereta gantung sering dijustifikasi sebagai upaya meningkatkan investasi, memperbesar pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, tidak semua investasi otomatis menghasilkan keadilan ekonomi.

“Pariwisata berbasis investasi besar sering menghasilkan keuntungan yang terkonsentrasi pada pemilik kapital, kebocoran ekonomi keluar daerah, ketergantungan ekonomi pada wisata, dan melemahnya ekonomi lokal tradisional,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika Rinjani diarahkan menjadi wisata massal premium, maka petani, porter, pemandu lokal, pelaku UMKM kecil, dan masyarakat adat berpotensi tersingkir oleh industri wisata korporatif.

“Dalam perspektif ekonomi berkelanjutan, penolakan kereta gantung justru dapat menjadi langkah menjaga ekonomi komunitas, wisata berbasis masyarakat atau community based tourism, dan model ekonomi yang lebih adil,” katanya.

Fikrin menegaskan, sikap politik Gubernur NTB tersebut menunjukkan keberpihakan nyata dalam melindungi kearifan lokal dari godaan investasi besar.

“Sikap politik penolakan Gubernur NTB terhadap pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani merupakan keberpihakan nyata dalam melindungi dan mempertahankan local wisdom, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi hingga ekologi dari godaan investasi besar yang menggiurkan,” tutupnya.