Pedagang Kecil Jadi Sasaran Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP KLU Gencarkan Edukasi
KORANNTB.com – Pedagang kecil perlu lebih berhati-hati saat menerima pasokan rokok dari distributor. Harga yang lebih murah bisa menjadi daya tarik, tetapi produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara, Totok Surya Saputra, SH., MH., mengatakan edukasi kepada pedagang menjadi salah satu langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal.
Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengawasan di lapangan, rokok ilegal masih ditemukan menyasar pasar tradisional dan kios-kios pengecer.
“Sebagian pedagang kecil berpotensi terkecoh oleh penawaran pemasok yang menawarkan produk dengan harga murah,” ujar Totok (22/10/2026).
Kondisi ini membuat sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Totok menjelaskan, Satpol PP KLU melakukan sosialisasi langsung ke pasar-pasar, memasang baliho imbauan, serta menggandeng pemerintah kecamatan dan desa untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.
Pedagang diharapkan tidak hanya mempertimbangkan harga ketika menerima barang, tetapi juga memperhatikan legalitas produk yang akan dijual.
Dalam materi edukasi yang disampaikan bersama Bea Cukai Mataram, masyarakat perlu mengenali beberapa ciri rokok ilegal, antara lain rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Pengenalan ciri tersebut penting agar pedagang dapat lebih waspada ketika menerima pasokan dari distributor,” tegasnya.
Selain sosialisasi, masyarakat juga didorong melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai atau aparat pemerintah daerah setempat.
Menurut Totok, keterlibatan pedagang dan masyarakat diperlukan untuk membantu pengawasan, terutama di kawasan perdagangan rakyat dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Upaya edukasi tersebut menjadi bagian dari gerakan Gempur Rokok Ilegal yang dijalankan melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Bea Cukai Mataram.
