KORANNTB.com — Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, total 120 anggota DPR tersebut telah menandatangani dokumen pengajuan HMP yang disampaikan melalui perwakilan masing-masing fraksi.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

Dilansir dari detikcom dan Kompas.com, pengajuan tersebut melibatkan seluruh fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Berdasarkan rincian yang disampaikan Saan, Fraksi PDIP menyumbangkan 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.

Dengan demikian, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dalam pengajuan tersebut, disusul NasDem dan PKB.

Saan menyampaikan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Menurutnya, usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan bahwa penggunaan hak konstitusional tersebut dapat bermuara pada proses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Pengajuan HMP ini selanjutnya akan diproses melalui mekanisme internal DPR, termasuk pembahasan dalam Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Meski demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR tersebut belum berarti Gibran otomatis diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.