Masa Jabatan Plt Direktur PDAM Lotim Dipersoalkan, Sengketa Mata Air Ambung Ikut Disorot
KORANNTB.com — Persoalan legalitas masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Lombok Timur (Lotim) dan sengketa kepemilikan Mata Air Ambung menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), didesak memberikan penjelasan terbuka terkait dua persoalan tersebut.
Desakan itu disampaikan M. Agus Setiawan, S.H., M.H. Ia menilai persoalan tata kelola PDAM tidak boleh terus berlarut tanpa kepastian hukum, terlebih menyangkut legalitas kepemimpinan perusahaan daerah dan hak kepemilikan masyarakat atas sumber mata air.
Agus mempertanyakan legalitas pengangkatan Plt Direktur Utama PDAM Lombok Timur yang disebut telah berlangsung sejak Januari 2025. Menurutnya, telah diterbitkan dua surat keputusan (SK) pengangkatan Plt sehingga pemerintah daerah perlu menjelaskan dasar hukum penugasan maupun perpanjangan jabatan tersebut.
“Jangan sampai jabatan sementara justru menjadi jabatan berkepanjangan tanpa kepastian tata kelola,” tegas Agus.
Ia mengatakan, pengelolaan perusahaan umum daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan kedekatan, kepercayaan politik, maupun penilaian kinerja seseorang.
Agus merujuk PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris serta anggota direksi BUMD.
Karena itu, ia meminta Bupati dan Dewan Pengawas PDAM membuka informasi mengenai dasar penugasan Plt, kewenangan yang diberikan, evaluasi jabatan, serta langkah konkret untuk mengisi posisi Direktur Utama secara definitif melalui mekanisme yang berlaku.
Selain persoalan jabatan, Agus juga menyoroti sengketa kepemilikan tanah Mata Air Ambung yang dinilai lebih serius karena berkaitan dengan hak masyarakat.
Ia menyebut, berdasarkan informasi dan dokumen yang perlu diperjelas, terdapat putusan pengadilan terkait sengketa kepemilikan Mata Air Ambung yang diklaim telah berkekuatan hukum tetap dan menetapkan hak kepemilikan kepada H. Asmadi.
Di sisi lain, terdapat persoalan tuntutan ganti rugi atas pemanfaatan sumber mata air oleh PDAM. Nilai tuntutan tersebut disebut mencapai Rp55 miliar berdasarkan perhitungan appraisal, namun penyelesaiannya hingga kini masih dipersoalkan.
Agus juga mempertanyakan dugaan tindakan penguasaan atau pengambilan lahan yang diklaim sebagai aset PDAM oleh Plt Direktur Utama.
“Atas dasar hukum apa tindakan tersebut dilakukan? Jika benar tanah tersebut merupakan hak pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak seorang pun boleh mengambil alih atau menguasainya secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah,” ujarnya.
Menurut Agus, tindakan penguasaan lahan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen kepemilikan dan putusan pengadilan yang ada. Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta kemungkinan unsur pidana apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Atas persoalan tersebut, Agus mendesak Bupati Lombok Timur membuka dasar hukum seluruh SK pengangkatan dan perpanjangan jabatan Plt Direktur Utama PDAM.
Ia juga meminta DPRD Lombok Timur menjalankan fungsi pengawasan untuk memeriksa legalitas masa jabatan Plt dan tata kelola perusahaan daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah didesak mempercepat proses seleksi dan pengangkatan Direksi definitif sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh pihak juga diminta menghormati putusan pengadilan terkait kepemilikan Mata Air Ambung.
Agus turut meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan tindakan penguasaan lahan serta penyelesaian tuntutan ganti rugi berdasarkan dokumen hukum yang sah. Ia juga mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti dugaan tindak pidana.
“Jangan sampai persoalan jabatan sementara tidak kunjung diselesaikan, sementara persoalan hak kepemilikan masyarakat justru menimbulkan konflik baru,” tutup Agus.
